RUU IKN Jadi UU, Pemerintah Bantah Anakemaskan Investor
Pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (3/10/2023). (youtube.com/DPR RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Revisi Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) akhirnya disahkan menjadi undang-undang (UU).
Hal itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna, Selasa (3/10/2023).
Berdasarkan laporan Ketua Komisi II DPR RI, terdapat 7 fraksi yang menyetujui RUU IKN untuk disahkan, yaitu fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PAN, dan PPP.
"Menyetujui RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang," ujarnya.
Baca Juga: RUU IKN Mengatur tentang Penghapusaan Pulau Balang dari IKN
1. Demokrat setuju dengan catatan, PKS menolak
ilustrasi rancangan undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama)Dasco mengatakan, Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU perubahan IKN untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini," ujarnya.
Baca Juga: Awal Konstruksi Swasta di IKN akan Mulai Bulan November
2. RUU IKN tetap disahkan meski ditolak PKS
Pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (3/10/2023). (youtube.com/DPR RI)Editor’s picks
Kendati ditolak PKS, RUU IKN tetap disahkan menjadi UU dalam keputusan rapat paripurna yang dihadiri perwakilan pemerintah, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
"Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat paripurna.
Baca Juga: MenPAN RB Jelaskan Berbagai Transformasi dalam RUU ASN ke Jokowi
3. Pemerintah tegaskan RUU IKN bukan untuk menganakemaskan investor
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat konferensi pers di Gedung DPR RI usai Rapat Paripurna. (IDN Times/Trio Hamdani)Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan, RUU IKN bukan ditujukan untuk mengistimewakan atau menganakemaskan investor.
"Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganakemaskan investor, itu juga sama sekali tidak benar," tuturnya saat konferensi pers di Gedung DPR RI usai rapat paripurna.
Justru, kata dia, pemerintah melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
Dia menjelaskan, tanah yang ada di delineasi kawasan IKN adalah bagian dari tanah negara, kemudian ada yang ditransmisikan menjadi barang milik negara, dan ada juga yang didalamnya tanah masyarakat.
"Jadi, ini kita bikin klarifikasi lebih clear di dalam undang-undang ini untuk memastikan agar tidak ada kegalauan di dalam hak atas tanah itu," tambah Suharso.
Baca Juga: Otorita IKN Tegaskan Penyediaan Tanah di IKN Tak Mandek
Topik:
Berita Terkini Lainnya
