Trump Teken Aturan Baru, Pembeli Energi Rusia Bisa Kena Tarif 100 Persen

Regulasi tersebut menambah sanksi, larangan, dan tarif terhadap Rusia sekaligus memperpanjang pembatasan yang telah diterapkan kepada Iran. Menurut laporan BBC, aturan itu juga menetapkan sanksi tambahan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat senior pemerintahan, bank, serta sejumlah lembaga keuangan lainnya. Selain itu, langkah pengawasan ketat turut diarahkan pada armada kapal tanker yang digunakan untuk menghindari sanksi.

Meski menetapkan pembatasan baru, undang-undang itu memberikan pengecualian secara khusus bagi negara yang mengimpor kurang dari 15 persen gas alam dari Rusia. Syaratnya, negara-negara penerima pengecualian tersebut harus sedang berupaya aktif menurunkan tingkat ketergantungan energi mereka. Langkah ini dirancang untuk memberikan ruang penyesuaian bagi sekutu yang porsi impornya relatif kecil.

Data Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) menunjukkan China menyerap 50 persen ekspor minyak mentah Rusia pada periode Desember 2022 hingga Agustus 2026, sedangkan India mengambil 37 persen. Dalam periode yang sama, Turki dan Uni Eropa (UE) masing-masing menyerap sekitar 5 persen dari total ekspor tersebut. Namun, volume impor energi oleh kawasan Eropa terus mencatatkan penurunan secara berkesinambungan.

Nama regulasi tersebut diambil dari Senator Partai Republik Lindsey Graham yang meninggal pada 11 Juli 2026 akibat diseksi aorta. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut pengesahan aturan itu dan menyebut penerapan seluruh ketentuannya sebagai cara terbaik untuk menghormati Graham. Sementara itu, Senator Demokrat Richard Blumenthal menilai paket aturan tersebut sebagai sanksi sengit yang akan mencekik mesin perang Putin.

Dari pihak China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyatakan Beijing menjalankan kerja sama ekonomi berdasarkan kesetaraan dan manfaat bersama. Ia menegaskan bahwa China menolak yurisdiksi lengan panjang yang tidak memiliki dasar hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan tersebut menegaskan penolakan tegas Beijing terhadap tekanan sanksi sepihak.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri India menilai aturan baru tersebut berpotensi memengaruhi hubungan bilateral antara Washington dan New Delhi. Pihaknya menyatakan bahwa India tetap berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan energi bagi 1,4 miliar rakyatnya. Komitmen tersebut akan terus dijalankan melalui diversifikasi sumber pasokan serta penyesuaian terhadap dinamika pasar yang berkembang.

Pengesahan regulasi tersebut berlangsung hanya beberapa hari menjelang kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping ke Washington. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dijadwalkan mengadakan pertemuan persiapan akhir untuk membahas agenda ekonomi. Pembahasan tersebut mencakup potensi penurunan tarif barang pertanian serta perpanjangan kesepahaman perdagangan yang dicapai pada Oktober tahun lalu.

Bessent menyampaikan kepada Komite Jasa Keuangan DPR AS bahwa dirinya telah mengadakan diskusi pribadi yang sangat baik dengan pihak China. Ia menantikan pembahasan lanjutan bersama Lifeng pada akhir pekan untuk menyelesaikan sejumlah kesepakatan. Pertemuan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas komunikasi ekonomi kedua negara di tengah tekanan sanksi baru.

Di sisi lain, Washington terus mendorong China menghentikan hubungan komersial dengan Iran melalui kampanye Operation Economic Outcast. Namun, Anggota Ranking Komite Urusan Luar Negeri DPR AS dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, mengkritik cakupan regulasi baru yang dinilainya memberikan wewenang terlalu luas kepada presiden.

Meeks menilai bahwa dengan bahasa dalam regulasi tersebut, Trump akan memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif terhadap hampir negara mana pun yang diinginkannya dengan menggunakan dalih penghindaran sanksi.

"Apakah ada yang benar-benar percaya Presiden Trump tidak akan menggunakan bahasa luas ini untuk menargetkan pemerintahan mana pun yang membuatnya marah secara pribadi?" katanya, dikutip South China Morning Post.