Uni Eropa Perpanjang Penangguhan Tarif Balasan untuk Barang AS

Komisi Eropa menyatakan akan segera mengajukan proposal resmi untuk memperpanjang penangguhan paket tarif balasan terhadap AS yang seharusnya mulai berlaku pada 7 Februari 2026. Paket tarif senilai sekitar 93 miliar euro (Rp1,8 kuadriliun) itu sebelumnya disiapkan sebagai respons atas ancaman tarif dan tekanan politik dari Washington terkait isu Greenland.

Juru bicara perdagangan Komisi Eropa, Olof Gill, menegaskan bahwa tujuan utama Uni Eropa adalah menyelesaikan perselisihan dengan AS melalui jalur diplomatik dan politik, bukan dengan saling balas tarif yang dapat merugikan kedua belah pihak.

“Kami mencapai tujuan melalui cara diplomatik dan politik, yang selalu menjadi pilihan utama dibanding masuk ke lingkaran tindakan dan balasan,” ujar Gill, dilansir CNBC.

Ia menjelaskan, Komisi Eropa akan mengusulkan agar penangguhan langkah balasan yang akan berakhir pada 7 Februari 2026 diperpanjang selama enam bulan. Namun, Gill juga menekankan, penangguhan ini bersifat bersyarat, dan tarif balasan dapat diaktifkan kembali jika komitmen AS tidak dipenuhi.

Ketegangan dagang terbaru antara Uni Eropa dan AS berawal dari langkah Presiden Donald Trump yang mengaitkan kebijakan tarif dengan ambisi politiknya atas Greenland, wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark. Pada pekan sebelumnya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap delapan negara Eropa yang dinilai menghambat upaya AS untuk memperoleh Greenland. Rencana awal mencakup tarif sebesar 10 persen, yang berpotensi meningkat hingga 25 persen jika kesepakatan tidak tercapai.

Ancaman tersebut memicu kekhawatiran di sejumlah ibu kota Eropa karena menyasar sekutu-sekutu utama AS di NATO dan berisiko menggoyahkan kesepakatan dagang transatlantik yang baru dibangun. Namun, Trump akhirnya membatalkan rencana tarif tersebut setelah menggelar serangkaian pertemuan di forum ekonomi global Davos serta berdiskusi dengan para pemimpin NATO.

Dalam pidatonya di Davos, Trump menyatakan keinginannya untuk membuka perundingan resmi mengenai masa depan Greenland, sekaligus menepis kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah itu.

Ketegangan antara Uni Eropa dan AS terkait isu Greenland dan ancaman tarif berdampak langsung pada dinamika politik internal Uni Eropa, termasuk pembahasan ratifikasi kesepakatan dagang baru dengan Washington. Sejumlah anggota Parlemen Eropa sebelumnya menyerukan agar proses ratifikasi perjanjian itu dibekukan sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai upaya pemaksaan melalui tarif oleh pemerintahan Trump.

Ketua Parlemen Eropa, Roberta Metsola menyatakan, tindakan Trump telah memaksa lembaga tersebut meninjau ulang keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kedaulatan wilayah, dan prinsip hukum internasional. Setelah Trump menarik kembali ancaman tarifnya, sebagian pejabat Uni Eropa memberikan sinyal bahwa proses ratifikasi perjanjian perdagangan dapat dilanjutkan dengan hati-hati.

Metsola mengatakan, menjelang KTT para pemimpin Uni Eropa bahwa Parlemen kemungkinan akan membuka blokade terhadap perjanjian tersebut mengikuti perubahan sikap Washington, namun tetap akan memantau implementasi dari komitmen dalam pernyataan bersama Uni Eropa – AS. Meski begitu, sejumlah anggota parlemen dan pengamat kebijakan mengingatkan bahwa kasus Greenland mengungkap kerentanan hubungan dagang transatlantik jika kebijakan tarif digunakan sebagai alat tekanan politik.

Juru bicara Komisi Eropa, Olof Gill menegaskan, selama masa penangguhan enam bulan, Uni Eropa akan fokus pada pelaksanaan komitmen yang termuat dalam pernyataan bersama Uni Eropa – AS serta pemantauan kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut.

“Kini setelah AS mencabut ancaman tarif, kami dapat memusatkan perhatian pada pelaksanaan pernyataan bersama,” ujarnya, dilansir Economic Times.