Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.488 Triliun, Naik di Februari
- Bank Indonesia melaporkan ULN Indonesia Februari 2026 mencapai 437,9 miliar dolar AS atau Rp7.488 triliun, tumbuh 2,5 persen secara tahunan dibanding bulan sebelumnya.
- Kenaikan ULN terutama berasal dari sektor publik dan bank sentral melalui aliran modal asing ke Sekuritas Rupiah BI, sementara ULN swasta turun 0,7 persen yoy menjadi Rp3.312,2 triliun.
- Struktur ULN dinilai tetap sehat dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,8 persen dan dominasi utang jangka panjang 84,9 persen, mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah dan BI.
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 mencapai 437,9 miliar dolar AS atau setara Rp7.488 triliun (kurs Rp 17.100 per dolar AS). Angka ini meningkat dibandingkan posisi Januari 2026 yang sebesar 434,9 miliar dolar AS.
“Secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy),” ujar Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pitono dalam dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan.
1. ULN pemerintah capai Rp3.691,8 triliun
Anton Pitono mengatakan kenaikan ULN pada Februari 2026 terutama didorong oleh peningkatan ULN sektor publik, khususnya bank sentral. Hal ini sejalan dengan masuknya aliran modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah BI (SRBI).
Rinciannya, posisi ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS atau Rp3.691,8 triliun atau secara tahunan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), tapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,6 persen (yoy). Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,6 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," tegasnya.
Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.
2. ULN swasta per Februari capai 3.312,2 triliun
Lebih lanjut, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS atau Rp3.312,2 triliun, atau secara tahunan tercatat turun 0,7 persen (yoy).
Perkembangan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8 persen (yoy) dan 0,2 persen (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3 persen terhadap total ULN swasta.
"ULN swasta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta," tuturnya.
3. ULN masih didominasi oleh ULN jangka panjang
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menyebut struktur ULN Indonesia sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tegasnya.
