Utang Luar Negeri Indonesia Tembus 434,7 Miliar Dolar AS per Januari 2026
- Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri Indonesia mencapai 434,7 miliar dolar AS per Januari 2026, tumbuh 1,7 persen secara tahunan dan didominasi oleh sektor publik.
- Utang pemerintah naik menjadi 216,3 miliar dolar AS untuk membiayai proyek prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sementara utang swasta turun ke 193 miliar dolar AS.
- Rasio utang terhadap PDB menurun ke 29,6 persen dengan mayoritas berjangka panjang, menunjukkan struktur utang yang masih terkendali menurut Bank Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS, tumbuh 1,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit melandai dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang mencapai 1,8 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan pergerakan utang pada awal tahun ini dominan dipengaruhi oleh sektor publik.
"ULN Indonesia pada Januari 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 1,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8 persen (yoy)," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).
1. Utang pemerintah naik tipis untuk proyek dan APBN
Ramdan menyebutkan posisi utang pemerintah pada Januari 2026 mencapai 216,3 miliar dolar AS atau tumbuh 5,6 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang sebesar 5,5 persen (yoy).
Kenaikan ini dipicu oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk membiayai program dan proyek pemerintah, serta masuknya modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring terjaganya kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Sebagai instrumen pembiayaan APBN, utang ini diklaim dikelola secara akuntabel untuk mendukung program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal.
Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan utang pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, serta jasa pendidikan sebanyak 16,2 persen.
Selain itu, dana utang juga dialokasikan untuk sektor konstruksi sebesar 11,6 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ujar Ramdan.
2. Utang sektor swasta justru menyusut
Berbanding terbalik dengan sektor publik, posisi utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan menjadi 193,0 miliar dolar AS pada Januari 2026, dari posisi sebelumnya sebesar 194,0 miliar dolar AS pada Desember 2025.
Secara tahunan, utang swasta mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), angka yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,2 persen (yoy).
Ramdan menjelaskan penyusutan posisi utang ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pinjaman pada perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Jika dilihat dari sektor ekonominya, kontributor terbesar utang luar negeri swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian, yang secara kumulatif mencapai pangsa 80,1 persen terhadap total utang swasta.
"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,2 persen terhadap total ULN swasta," ujar Ramdan.
3. Rasio utang terhadap PDB diklaim masih sehat
Meskipun secara nominal cukup besar, Ramdan menilai struktur utang Indonesia masih terkendali. Indikatornya terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,6 persen, dari sebelumnya 29,9 persen pada bulan sebelumnya.
Struktur utang juga tetap didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa 85,6 persen dari total keseluruhan. Menurutnya, pemerintah dan BI akan terus berkoordinasi memantau perkembangan utang guna meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ke depan.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata dia.
