Viral Undang Dewa 19 Ngonser Peluncuran Logo, Maruarar: Nggak Dibayar

20 Feb 2025, 19:32 WIB

Trio Hamdani

konser Dewa 19 (instagram.com/officialdewa19)

Intinya sih...

Kementerian PKP gelar acara logo dengan konser Dewa 19 tanpa bayaran.
Masyarakat pertanyakan relevansi konser dalam acara resmi pemerintah terkait efisiensi anggaran negara.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menjadi sorotan publik setelah undangan acara yang mereka gelar beredar di media sosial (medsos). Dalam undangan tersebut, Kementerian PKP akan meluncurkan logo yang akan dimeriahkan dengan penampilan grup musik Dewa 19.

Acara peluncuran logo baru akan diselenggarakan pada Jumat, 21 Februari 2025 di Auditorium Kementerian PU pada pukul 19.00 WIB. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan konser Dewa 19 dalam acara Launching Logo Kementerian PKP tidak menggunakan anggaran.

Dia mengatakan Ahmad Dhani, selaku pentolan Dewa 19 tidak menerima bayaran untuk tampil dalam acara tersebut. Bahkan, menurutnya, Dhani turut menyediakan peralatan sound system secara mandiri.

"Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin. Dan Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Gak tahu kenapa dia mau begitu," kata Maruarar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

1. Penampilan Dewa 19 jadi sorotan di tengah efisiensi anggaran

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Kehadiran konser dalam acara resmi kementerian menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terutama terkait efisiensi penggunaan anggaran negara yang tengah digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah warganet mempertanyakan relevansi menghadirkan band ternama dalam kegiatan seremonial lembaga pemerintah.

"Efisiensi?🙄 Pentas seni dewa 19," cuit salah satu pengguna X dikutip IDN Times.

2. Prabowo telah mengeluarkan instruksi efisiensi anggaran

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut ditujukan kepada berbagai pejabat tinggi negara untuk merealisasikan penghematan di semua lini pemerintahan.

"Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja," demikian bunyi instruksi Prabowo, dikutip IDN Times, Kamis (23/1/2025).

Dalam inpres tersebut, Prabowo menetapkan total efisiensi anggaran belanja negara sebesar Rp306.695.177.420.000. Efisiensi tersebut terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, dan TKD sebesar Rp50.595.177.420.000.

3. Penghematan anggaran bakal capai Rp750 triliun

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengungkapkan penghematan anggaran akan mencapai Rp750 triliun dan terbagi dalam tiga putaran. Instruksi penghematan anggaran 2025 dalam Inpres 1/2025 sebesar Rp306,69 triliun baru putaran pertama.

"Penghematan lagi ramai. Penghematan kita lakukan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp300 triliun. Penghematan kedua Rp308 triliun," ujar Prabowo saat puncak Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Penghematan putaran kedua akan menyisir belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang kurang efisien dengan total target sebesar Rp308 triliun. Namun, sebesar Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke KL sehingga menjadi Rp250 triliun.

Putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen BUMN yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun, sebesar Rp200 triliunnya digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.