Warga Pulau Rempang Mau Digeser, Asalkan Tanpa Aparat

03 Okt 2023, 14:52 WIB

Plang nama Pulau Rempang (IDN Times / Putra Gema Pamungkas)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan warga Rempang tidak ingin ada aparat dalam proses pergeseran atau relokasi mereka dari tempat tinggalnya sekarang ke tempat yang baru.

"Satu lagi mereka minta jangan lagi aparat yang datang. Mereka mau pergeseran sukarela. Saya iyain juga itu asal tertib," kata Bahlil, dikutip Selasa (3/10/2023).

Selain itu, Bahlil juga mendapatkan cerita dari warga Rempang yang ditemuinya. Curhatan mereka pun didengar oleh Bahlil yang memang mendapatkan tugas dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mencarikan solusi atas persoalan di Rempang.

1. Curhat warga Pulau Rempang

Masyarakat Rempang mendengarkan sosialisasi dari petugas yang datang kerumah (IDN Times/Indah Permata Sari)

Bahlil kemudian mendapatkan cerita bahwa warga di Rempang tidak menolak adanya investasi sebab hal tersebut dianggap bisa membuat Rempang maju.

"Apa permintaan mereka? Pertama mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan kiamat lima kali pun Rempang ini gak jalan kalau gak ada investasi. Jadi, mereka welcome dan saya bangga serta senang mendengar itu," ujar dia.

Kemudian, menurutnya, warga juga meminta kepada pemerintah untuk menghargai keberadaaan mereka yang sudah turun temurun tinggal di Rempang. Ketiga, sambung Bahlil, warga Rempang tidak ingin dipindahkan ke Pulau Galang karena merasa bukan warga pulau tersebut. Mereka ingin dipindahkan ke wilayah yang masih masuk Pulau Rempang.

"Keempat hak-hak yang mereka dapat seperti apa. Kelima, investasi ini jangan hanya rakyat yang jadi pekerja, tapi ikut ambil bagian sebagai subjek dan objek investasi. Jadi, mungkin mereka bisa menjadi pengusaha, kontraktor, supplier-nya yang berikut kalau mereka digeser tidak boleh menghilangkan mata pencaharian nelayan. Keenam, mereka pengen kuburan-kuburan, kampung tua jangan diapa-apain," papar Bahlil.

2. Dipindah ke Tanjung Banun

Suasana di Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)

Bahlil menambahkan, warga Pulau Rempang tersebut akan dipindah ke wilayah lain yang masih masuk dalam kawasan Rempang. Hal itu untuk mengakomodasi permintaan warga Pulau Rempang yang tidak ingin dipindah ke luar Rempang.

"Prioritas pergeseran penduduk total 961 KK dan ke kampung Tanjung Banun yang sesuai arahan Presiden kepada PU dan kami langsung jadikan sebagai kampung percontohan," ucap Bahlil.

3. Kompensasi tanah dan rumah

Masyarakat mendengarkan sosialisasi dari petugas soal Rempang Eco-City ke rumah warga (IDN Times/Indah Permata Sari)

Di Tanjung Banun nanti, pemerintah telah sepakat bahwa per kepala keluarga yang mengalami pergeseran akan diberikan tanah 500 meter persegi dalam bentuk sertifikat hak milik.

Kemudian, diberikan juga rumah tipe 45 senilai Rp120 juta. Namun, jika harga rumahnya melebihi dari Rp120 juta maka kelebihannya tetap akan dibayarkan oleh pemerintah dengan mekanisme penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

"Kalau katakanlah hasil penilaiannya benar Rp500 juta, maka Rp120 juta ini dibiayai langsung dan ditambah lagi dengan Rp380 juta, sehingga menjadi Rp500 juta rupiah. Jadi yang berlebih itu pasti dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Bahlil.