Wow, Transaksi Pasar Digital BUMN Tembus Rp11,4 Triliun

15 Feb 2021, 16:21 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury melaporkan bahwa nilai transaksi dari program Pasar Digital (PaDi) sudah tembus Rp11,4 triliun per Januari 2021. Nilai sebesar itu berasal dari kolaborasi dari skema pengadaan yang dilakukan oleh sembilan BUMN.

"Ini awalan yang baik. Meski tergolong kecil diharapkan melalui inisiatif PaDi pengadaan barang oleh UMKM ke BUMN bisa difasilitasi dengan baik," kata Pahala dalam pembukaan Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo, Senin (15/2/2021).

1. Strategi kolaborasi jadi andalan

Pahala Mansury (ANTARA FOTO)

Capaian tersebut, kata Pahala, karena strategi kolaborasi yang saat ini dilakukan Kementerian BUMN untuk meningkatkan kemitraan antara BUMN dan UMKM.

"Kemitraan BUMN dan UMKM menjadi peran yang strategis untuk bisa kita tingkatkan dalam satu ekosistem ekonomi yang sangat menguntungkan secara berkelanjutan," ujarnya.

2. Agar ada multiplier effect yang positif dan dorong pemulihan ekonomi

Ilustrasi UMKM. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Salah satu tujuan dari kolaborasi tersebut adalah agar kualitas produk UMKM meningkat. Pahala menilai dengan adanya pembangunan rantai nilai dan pasok akan ada multiplier effect yang positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama pemulihan pada pandemi COVID-19.

"Inisiatif pasar digital UMKM atau PaDi UMKM merupakan quick win yang bisa diterapkan mulai dari 2021 untuk bisa melakukan peningkatan sinergi UMKM dan BUMN," jelasnya.

3. Diluncurkan sejak 17 Agustus lalu

Default Image IDN

Untuk kamu ketahui, PaDi UMKM adalah marketplace yang diluncurkan Kementerian BUMN pada 17 Agustus 2020. Lewat platform tersebut, UMKM diberi prioritas untuk memasok kebutuhan proyek pemerintahan maupun BUMN.

Kesembilan BUMN yang menjadi anggota PaDi adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Telkom, Pertamina, PNM, Pegadaian, Wijaya Karya, Waskita Karya, PT PP dan Pupuk Indonesia. Tidak hanya BUMN dan UMKM, namun PaDi UMKM juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) serta Kementerian Koperasi dan UKM.