Asbanda Dorong BPD Dapat Kesempatan Setara Jadi Mitra Pemerintah
- Asbanda meminta BPD mendapat kesempatan setara menjadi penyalur dan mitra pemerintah, dengan kompetisi berbasis kualitas layanan, kapabilitas digital, tata kelola, serta manajemen risiko.
- Per Juni 2026, 27 BPD memiliki aset Rp1.043 triliun, kredit Rp673 triliun, dan DPK Rp770 triliun; likuiditas dinilai penting bagi kapasitas pembangunan daerah.
- Asbanda mendorong dana pemerintah di BPD disalurkan ke sektor produktif, sambil mempercepat digitalisasi, keamanan siber, penguatan CASA, dan kolaborasi antar-BPD.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong pemerintah memberikan level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mengatakan, BPD perlu mendapat kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan dan manajemen risiko.
"Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance," ujar Agus, dikutip Sabtu (22/8/2026).
1. Data per Juni total aset 27 BPS mencapai Rp1.043 triliun
Ilustrasi Bank. (IDN Times/Aditya Pratama) Agus menilai, penguatan likuiditas BPD penting karena berkaitan langsung dengan kapasitas pembangunan daerah. Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.
Menurutnya, secara fundamental kondisi BPD masih sehat, namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak mendorong kenaikan cost of fund yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan BPD menyalurkan pembiayaan secara kompetitif.
"Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," tegas Agus.
2. BPD memiliki peran untuk membiayai ekonomi daerah dan UMKM
Asbanda Dorong BPD Dapat Kesempatan Setara Jadi Mitra Pemerintah. (Dok/Istimewa). Agus menjelaskan, BPD memiliki peran dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.
Asbanda juga menilai struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah. Karena itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.
"Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," kata Agus.
3. Penempatan dana pemerintah di BPD didorong untuk memperkuat intermediasi ke sektor produktif
ilustrasi uang rupiah (unsplash.com/Mufid Majnun) Asbanda juga mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD diarahkan untuk memperkuat intermediasi ke sektor produktif. Penempatan dana tersebut, menurut Agus, dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
"Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Selain itu, Asbanda mendorong agar penyusunan kebijakan nasional turut mempertimbangkan perspektif regional development impact. Hal ini mengingat karakter dan fungsi BPD berbeda dengan bank komersial pada umumnya.
BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan dan pembiayaan pembangunan regional.
Meski mendorong kesetaraan kesempatan, Agus menegaskan penguatan BPD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan regulator. Asbanda bersama seluruh BPD juga memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing, antara lain melalui penguatan kolaborasi antar-BPD dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury hingga sindikasi pembiayaan.
Di sisi lain, BPD perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, tata kelola dan manajemen risiko, serta meningkatkan porsi dana murah atau CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
"Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi," ucap Agus.
Dengan total aset lebih dari Rp1.000 triliun dan jaringan yang mengakar di berbagai daerah, Asbanda mendorong BPD untuk naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital dan kompetitif.
"Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia," ujarnya.
