Pinjol (pinjaman online) atau fintech lending merupakan layanan pinjam uang berbasis teknologi yang memungkinkan nasabah mendapatkan dana cepat secara daring tanpa jaminan.

Pinjaman online (pinjol) sangat berbahaya jika statusnya tidak resmi atau ilegal. Mereka bisa saja menentukan bunga mencekik, denda harian tinggi, serta penyalahgunaan data pribadi dan teror penagihan. Sedangkan untuk pinjol legal terdaftar OJK memang lebih aman, namun tetap berisiko jika terjadi gagal bayar.

Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Daftar 97 Pinjol Kena Denda Kasus Kartel Bunga

31 Mar 2026, 09:15 WIB

Lutfan Faizi

Daftar 97 Pinjol Kena Denda Kasus Kartel Bunga

ilustrasi pinjaman online. (IDN Times/Aditya Pratama)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi untuk 97 layanan fintech P2P lending atau pinjaman online yang telah terbukti melanggar aturan persaingan usaha terkait penetapan bunga. Masing-masing dijatuhi denda beragam dengan akumulasi total mencapai Rp755 miliar.

Sanksi tersebut tertuang dalam putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

Dalam putusan yang dibacakan sidang Majelis Komisi di Jakarta pada 26 Maret 2026, KPPU menyatakan seluruh pelaku usaha tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU sebelumnya menemukan adanya kesepakatan penetapan suku bunga di antara para pelaku usaha. Hal tersebut dinilai tidak efektif melindungi konsumen, bahkan membuat persaingan menjadi tidak sehat dan dinamika pasar pinjaman daring terhambat. Lebih jauh, berikut ini daftar 97 pinjol kena denda kasus kartel bunga.

1. Daftar 97 pinjol kena denda kasus kartel bunga

ilustrasi pinjaman online (unsplash.com/Alexander Grey)

Berikut ini daftar 97 pinjol yang terkena denda kasus kartel bunga:

PT Abadi Sejahtera Finansindo
PT Adiwisista Finansial Teknologi
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
PT Aktivaku Investama Teknologi
PT Alami Fintek Sharia
PT Aman Cermat Cepat
PT Amartha Mikro Fintek
PT Ammana Fintek Syariah
PT Anugerah Digital Indonesia
PT Artha Dana Teknologi
PT Artha Permata Makmur
PT Astra Welab Digital Arta
PT Berdayakan Usaha Indonesia
PT Bursa Akselerasi
PT Cerita Teknologi Indonesia (d.h PT Cerita Investasi Teknologi Indonesia)
PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
PT Creative Mobile Adventure
PT Crowde Membangun Bangsa
PT Dana Bagus Indonesia
PT Dana Kini Indonesia
PT Dana Pinjaman Inklusif
PT Dana Syariah Indonesia
PT Digital Micro Indonesia
PT Doeku Peduli Indonesia
PT Duha Madani Syariah
PT Esta Kapital Fintek
PT Ethis Fintek Indonesia
PT Fidac Inovasi Teknologi
PT Finansia Aira Teknologi
PT Finansial Integrasi Teknologi
PT Fintech Bina Bangsa (d.h PT Dana Bina Bangsa)
PT Fintegra Homido Indonesia
PT Fintek Digital Indonesia (d.h PT Fintek Digital Ventura Indonesia)
PT Gradana Teknoruci Indonesia
PT Grha Dana Bersama
PT Harapan Fintech Indonesia
PT Idana Solusi Sejahtera
PT Iki Karunia Indonesia (d.h PT Iki Dana Indonesia)
PT Inclusive Finance Group
PT Indo Fin Tek
PT Indonesia Fintopia Technology
PT Indonusa Bara Sejahtera
PT Indosaku Digital Teknologi (d.h PT Sens Teknologi Indonesia)
PT Info Tekno Siaga
PT Inovasi Terdepan Nusantara
PT Intekno Raya
PT Julo Teknologi Finansial
PT Kawan Cicil Teknologi Utama
PT Klikcair Magga Jaya
PT Komunal Finansial Indonesia
PT Kreasi Anak Indonesia
PT Kredifazz Digital Indonesia (d.h PT Finaccel Digital Indonesia)
PT Kredit Pintar Indonesia
PT Kredit Plus Teknologi
PT Kredit Utama Fintech Indonesia
PT Kreditku Teknologi Indonesia
PT Kuaikuai Tech Indonesia
PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
PT Pindar Berbagi Bersama (d/h PT Layanan Keuangan Berbagi)
PT Lentera Dana Nusantara
PT Linkaja Modalin Nusantara (d.h PT Igrow Resources Indonesia)
PT Lumbung Dana Indonesia
PT Lunaria Annua Teknologi
PT Mapan Global Reksa
PT Mediator Komunitas Indonesia
PT Mekar Investama Teknologi (d.h PT Mekar Investama Sampoerna)
PT Mitrausaha Indonesia Grup
PT Modal Rakyat Indonesia
PT Mulia Inovasi Digital
PT Oriente Mas Sejahtera
PT Pasar Dana Pinjaman (d.h PT Komunindo Arga Digital)
PT Pembiayaan Digital Indonesia
PT Pendanaan Teknologi Nusa
PT Pinduit Teknologi Indonesia
PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
PT Pintar Inovasi Digital
PT Piranti Alphabet Perkasa
PT Plus Ultra Abadi (d.h PT Fintech Uangsaku Indonesia)
PT Pohon Dana Indonesia
PT Progo Puncak Group
PT Qazwa Mitra Hasanah
PT Rezeki Bersama Teknologi
PT Ringan Teknologi Indonesia (d.h PT Lufax Technology Indonesia)
PT Sahabat Mikro Fintek
PT Satustop Finansial Solusi
PT Sejahtera Sama Kita
PT Simplefi Teknologi Indonesia
PT Smartec Teknologi Indonesia
PT Sol Mitra Fintec
PT Solid Fintek Indonesia
PT Solusi Teknologi Finansial
PT Stanford Teknologi Indonesia
PT Teknologi Merlin Sejahtera
PT Toko Modal Mitra Usaha
PT Tri Digi Fin
PT Trust Teknologi Finansial
PT Uangme Fintek Indonesia

2. Kronologi pinjol melanggar aturan bunga

ilustrasi pinjol (pexels.com/monstera production)

Melihat ke belakang, perkara ini mulai disidangkan dari pemeriksaan pendahuluan pada 14 Agustus 2025 dengan agenda pemaparan laporan dugaan pelanggaran. Para terlapor waktu itu tegas menolak seluruh isi laporan yang disampaikan investigator. Setelahnya, Majelis Komisi memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan lanjutan demi proses pembuktian.

Pada proses pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi perjanjian penetapan suku bunga atau manfaat ekonomi yang dilakukan para terlapor.

Dalam perkara ini, ditemukan adanya penetapan batas yang mengarahkan ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha, sehingga mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga. Akibatnya, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring.

KPPU kemudian menyatakan 97 penyelenggara pinjaman online (pinjol) terbukti melanggar aturan persaingan usaha terkait penetapan bunga. Atas pelanggaran yang dilakukan, mereka dikenakan sanksi denda beragam dengan total nilai mencapai Rp755 miliar.

Keputusannya tertuang dalam putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

3. Denda wajib dibayar paling lambat 30 hari

ilustrasi uang (unsplash.com/Jakub Żerdzicki)

KPPU turut menjelaskan bahwa 97 pelaku pinjol yang diberikan sanksi wajib membayarkan denda ke kas negara paling lambat 30 hari setelah putusan. Dalam hal ini, apabila perusahaan mengajukan keberatan, perlu ada jaminan yang disetorkan sebesar 20 persen dari nilai denda yang dijatuhkan KPPU.

Selain itu, terlapor juga wajib menyetorkan uang jaminan paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan. Seperti diketahui, 97 pinjol yang disanksi mendapat denda beragam dengan total nilai mencapai Rp755 miliar.

Demikian tadi informasi mengenai daftar pinjol kena denda kasus kartel bunga.

FAQ seputar daftar pinjol kena denda kasus kartel bunga

Siapa saja pinjol yang kena denda kasus kartel bunga?	Komis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi untuk 97 layanan pinjaman online yang terbukti melanggar aturan persaingan usaha terkait penetapan bunga. Masing-masing dijatuhi denda beragam dengan akumulasi total mencapai Rp 755 miliar.
Apa itu pinjol?	Pinjol (pinjaman online) atau fintech lending merupakan layanan pinjam uang berbasis teknologi yang memungkinkan nasabah mendapatkan dana cepat secara daring tanpa jaminan.
Apa pinjol bahaya?	Pinjaman online (pinjol) sangat berbahaya jika statusnya tidak resmi atau ilegal. Mereka bisa saja menentukan bunga mencekik, denda harian tinggi, serta penyalahgunaan data pribadi dan teror penagihan. Sedangkan untuk pinjol legal terdaftar OJK memang lebih aman, namun tetap berisiko jika terjadi gagal bayar.