Perbedaan PPh 21 dan PPh 23 Beserta Cara Hitungnya

Sekilas, PPh 21 dan PPh 23 terlihat mirip karena sama-sama dipotong oleh pihak pemberi penghasilan. Namun sebenarnya, perbedaan utamanya terletak pada siapa penerima penghasilannya.

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa individu. Contohnya:

• Gaji dan tunjangan karyawan

• Bonus dan THR

• Honorarium tenaga ahli

• Upah pekerja lepas atau freelancer

Sementara itu, PPh 23 dikenakan atas penghasilan dari transaksi jasa atau penggunaan modal, yang umumnya melibatkan badan usaha atau hubungan bisnis antar perusahaan, seperti:

• Jasa konsultan, manajemen, atau teknik

• Jasa periklanan dan jasa IT tertentu

• Sewa aset selain tanah dan bangunan

• Royalti dan bunga tertentu

Walau sama-sama diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, aturan teknis keduanya berbeda karena objek pajaknya juga tidak sama.

PPh 21 mengacu pada:

• UU Pajak Penghasilan jo. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

• PMK Nomor 168 Tahun 2023

• Berkaitan erat dengan PTKP dan tarif progresif individu

Sedangkan PPh 23 diatur melalui:

• UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP

• PMK Nomor 141 Tahun 2015 yang diperbarui PMK Nomor 9 Tahun 2018

• Fokus pada transaksi jasa dan pemanfaatan aset dalam kegiatan bisnis

Perbedaan regulasi ini membuat cara perhitungan dan administrasi pajaknya ikut berbeda.

Kesalahan paling sering terjadi ketika orang menganggap semua pembayaran jasa otomatis dikenakan PPh 23. Padahal, penentuan jenis pajak tidak hanya bergantung pada jenis pekerjaannya, tetapi terutama pada siapa yang menerima penghasilan tersebut.

Dalam PPh Pasal 21, fokus utamanya adalah orang pribadi sebagai penerima penghasilan. Artinya, pajak ini muncul ketika pembayaran diberikan langsung kepada individu, baik dalam hubungan kerja maupun pemberian jasa secara personal. Contohnya bisa berupa gaji karyawan tetap, honor narasumber, pembayaran kepada tenaga ahli, hingga freelancer yang bekerja secara individu tanpa badan usaha.

Berbeda dengan itu, PPh Pasal 23 berlaku ketika penghasilan diterima oleh wajib pajak badan atau entitas usaha. Jadi, meskipun jenis pekerjaannya sama-sama jasa, perlakuan pajaknya bisa berubah jika penyedia jasa berbentuk perusahaan, CV, atau firma. Dalam konteks ini, negara memandang transaksi tersebut sebagai hubungan bisnis antar entitas, bukan hubungan kerja personal.

Dari sisi objek pajak pun terdapat perbedaan yang cukup jelas. PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang berkaitan langsung dengan aktivitas kerja atau keahlian individu, seperti upah, tunjangan, honorarium, maupun imbalan jasa personal. Sementara itu, PPh 23 lebih banyak menyasar penghasilan yang timbul dari kegiatan usaha atau pemanfaatan aset, misalnya jasa konsultan perusahaan, royalti atas penggunaan hak cipta, pembayaran bunga tertentu, hingga sewa aset selain tanah dan bangunan.

Karena itulah, satu jenis jasa sebenarnya bisa masuk ke dua pasal pajak yang berbeda. Jika jasa desain grafis dilakukan oleh seorang freelancer individu, maka yang dikenakan adalah PPh 21. Namun jika jasa yang sama diberikan oleh agensi berbadan hukum, maka transaksi tersebut umumnya dikenakan PPh 23.

Dengan memahami perbedaan subjek dan objek ini, perusahaan dapat menentukan jenis pemotongan pajak secara lebih tepat dan menghindari kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam praktik bisnis sehari-hari.

Salah satu perbedaan paling mencolok antara PPh 21 dan PPh 23 terletak pada cara negara menentukan besaran tarif pajaknya. Meski sama-sama termasuk Pajak Penghasilan, pendekatan penghitungan keduanya ternyata cukup berbeda.

Pada PPh Pasal 21, tarif pajak menggunakan sistem progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Artinya, besaran tarif tidak bersifat tunggal, melainkan meningkat mengikuti jumlah penghasilan yang diterima seseorang. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak orang pribadi, maka semakin besar pula persentase pajak yang dikenakan.

Dalam praktiknya, tarif PPh 21 berkisar antara 5% hingga 35% . Namun angka tersebut tidak langsung dikenakan pada penghasilan bruto. Perhitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan penghasilan neto serta pengurang seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Karena itulah, penghitungan PPh 21 cenderung lebih kompleks dan membutuhkan data penghasilan yang lebih rinci.

Sebaliknya, PPh Pasal 23 menerapkan sistem tarif tetap atau flat rate, sehingga mekanisme penghitungan pajaknya jauh lebih sederhana. Pajak langsung dihitung dari jumlah penghasilan bruto tanpa memperhitungkan PTKP maupun pengurang lainnya. Untuk transaksi jasa, tarif yang umum digunakan adalah sebesar 2% dari nilai pembayaran. Sementara itu, penghasilan tertentu seperti bunga, royalti, atau dividen dikenakan tarif sebesar 15%.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa PPh 21 dirancang untuk menyesuaikan kemampuan ekonomi individu secara bertahap, sedangkan PPh 23 lebih difokuskan pada efisiensi pemotongan pajak dalam transaksi bisnis. Itulah sebabnya perusahaan sering merasa penghitungan PPh 23 lebih praktis dibandingkan PPh 21 yang memerlukan proses administrasi lebih detail.

Perbedaan metode penghitungan sering jadi sumber kebingungan di perusahaan.

Cara hitung PPh 21:

1. Hitung penghasilan bruto

2. Kurangi biaya jabatan/pengurang

3. Kurangi PTKP

4. Terapkan tarif progresif

Cara hitung PPh 23:

1. Ambil nilai bruto transaksi

2. Kalikan langsung dengan tarif (2 persen atau 15 persen)

Karena langsung dari nilai bruto, penghitungan PPh 23 biasanya lebih cepat dilakukan.

Selain cara perhitungan, administrasi pajak antara PPh 21 dan PPh 23 juga memiliki mekanisme yang berbeda. Perbedaan ini penting dipahami karena berkaitan langsung dengan pelaporan pajak perusahaan maupun penerima penghasilan.

Pada PPh Pasal 21, pemotongan pajak dibuktikan melalui Formulir 1721 yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau pihak pemberi penghasilan. Dokumen ini kemudian dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi, seperti karyawan atau tenaga ahli.

Sementara itu, PPh Pasal 23 menggunakan Bukti Potong PPh 23 yang diberikan kepada pihak penerima penghasilan dari transaksi jasa atau penggunaan aset. Pelaporannya dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi, yang kini menggabungkan beberapa jenis pelaporan pajak dalam satu sistem administrasi.

Meski terlihat administratif, bukti potong ini memiliki peran penting karena dapat digunakan sebagai kredit pajak saat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan. Dengan kata lain, dokumen tersebut menjadi tanda bahwa pajak atas penghasilan sudah dipotong dan disetorkan ke negara.

Dengan memahami seluruh perbedaan ini, wajib pajak maupun perusahaan bisa mengelola kewajiban perpajakan secara lebih tepat, menghindari salah potong pajak, sekaligus menjaga kepatuhan administrasi sesuai aturan yang berlaku.