Akses Layanan Hipertensi yang Berkualitas Melalui Program JKN
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (Dok. BPJS Kesehatan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional turut berupaya dalam mengendalikan penyakit hipertensi di Indonesia melalui akses penjaminan pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif serta melalui penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hipertensi sendiri merupakan kontributor utama terjadinya penyakit jantung, gagal ginjal dan stroke, yang ketiganya masuk dalam kategori penyakit katastropik yang berbiaya tinggi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan upaya pencegahan terhadap komplikasi akibat hipertensi terus dilakukan. Saat ini, BPJS Kesehatan mengembang berbagai program promotif dan preventif yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) mulai skrining riwayat kesehatan, pelayanan penapisan tertentu, Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan Program Rujuk Balik (PRB) yang bekerja sama dengan FKTP.
1. 10% peserta BPJS Kesehatan yang telah skrining riwayat kesehatan, berpotensi derita hipertensi
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (Dok. BPJS Kesehatan)Tahun 2022 tercatat dari 15,5 juta peserta BPJS Kesehatan yang melakukan skrining riwayat kesehatan, sebanyak 10% nya atau 1,5 juta peserta memiliki risiko penyakit hipertensi. Setelah dilakukan skrining lanjutan dari 1,5 juta peserta berpotensi hipertensi, sebanyak 12% terdiagnosa memiliki penyakit hipertensi.
“Untuk itu, kami menekankan skrining riwayat kesehatan ini penting dan harus rutin dilakukan peserta. Kami juga mendorong FKTP juga dapat mengoptimalkan Prolanis dan PRB sebagai salah satu upaya pengendalian penyakit hipertensi ini,” ujar Ghufron dalam Webinar yang diselenggarkan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Pusat bertajuk Peningkatan Pelayanan Hipertensi dan Jantung, Selasa, 28 Maret 2022.
Selain skrining kesehatan, BPJS Kesehatan juga melakukan upaya promosi kesehatan berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan, promosi melalui media massa dan media sosial serta kegiatan olahraga bersama.
Baca Juga: Wapres Dorong Pemda Daftarkan Masyarakat Rentan ke BPJS Kesehatan
2. Layanan kesehatan bagi peserta terdiagnosa hipertensi
Petugas BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Editor’s picks
Lebih lanjut, untuk peserta yang terdiagnosa penyakit hipertensi dapat mengikuti Prolanis di FKTP dan akan mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan, pemeriksaan tekanan darah secara rutin, pelayanan obat, edukasi kesehatan, senam prolanis dan pemantauan status kesehatan. Peserta juga mendapatkan pelayanan obat rutin sesuai ketentuan melalui Program Rujuk Balik.
Sampai dengan Desember 2022, sebanyak 609.166 peserta JKN sudah mengikuti Prolanis untuk penyakit hipertensi dan 392.768 peserta untuk Prolanis diabetes melitus. Dalam Prolanis diharapkan FKTP dan peserta dapat bekerja bersama-sama dalam mengelola penatalaksanaan kesehatan yang baik sehingga diharapkan akan menghasilkan kualitas hidup yang optimal meski menderita penyakit hipertensi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler dengan angka kematian sebanyak 651 ribu per tahun. Dante juga mengakui bahwa upaya preventif yang dilakukan saat ini masih belum optimal, capaian terhadap deteksi dini juga masih rendah baru sebesar 25,6% dari target 95 juta populasi di atas usia 15 tahun.
“Untuk itu kami juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, sarana prasarana, deteksi dini, edukasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas fasilitas kesehatan serta menjaga mutu layanan khususnya untuk penyakit hipertensi di wilayah masing-masing. Pelayanan hipertensi merupakan standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dipenuhi,” ujar Dante.
3. Wamenkes hingga Adinkes apresiasi kinerja BPJS Kesehatan
Ilustrasi kantor BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Makna ZaezarDante juga mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN, khususnya terkait pembiayaan layanan kesehatan di FKTP yang saat ini mencapai 17% dari total biaya pelayanan kesehatan Program JKN per tahun. Melalui pembiayaan ini diharapkan FKTP dapat memenuhi SPM terhadap pelayanan hipertensi dengan memaksimalkan program deteksi dini, serta mendorong penderita hipertensi memanfaatkan Prolanis dan Program Rujuk Balik agar kondisi penyakit lebih terkendali.
Senada dengan Wamenkes, Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), Muhammad Subuh mengungkapkan apresiasi terhadap sistem Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) yang diterapkan BPJS Kesehatan untuk peningkatan kinerja FKTP. Salah satu indikator yang diterapkan adalah rasio peserta program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) terkendali. Ini merupakan indikator untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan Prolanis oleh FKTP dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi pasien diabetes melitus tipe 2 atau tekanan darah bagi pasien hipertensi essensial.
“Penerapan Prolanis ini sangat baik karena salah satu upaya menjemput bola, bukan hanya menunggu pasien di faskes. Tantangan pengendalian penyakit hipertensi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang terbatas pengetahuan terhadap risiko hipertensi ini. Kami juga berharap Dinas Kesehatan dapat lebih memaksimalkan upaya pengendalian hipertensi. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikendalikan, pasien bisa hidup normal dan terhindar dari komplikasi penyakit,” kata Subuh. (WEB)
Baca Juga: Bisa Online, Begini Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
