Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Prilly Soroti Jam Kerja hingga Dukungan Pemerintah di Industri Film

Prilly Soroti Jam Kerja hingga Dukungan Pemerintah di Industri Film
potret Prilly Latuconsina di kantor IDN, Jakarta, Jumat (4/9/2026) (dok. IDN Times/Rani Asnurida)
  • Prilly Latuconsina menyoroti belum seragamnya jam kerja industri film dan mendorong aturan resmi demi kesehatan serta kesejahteraan pekerja produksi.
  • Sebagai pengurus FFI 2024–2026, Prilly meminta penambahan layar agar film Indonesia memiliki akses distribusi lebih luas dan menjangkau penonton di berbagai daerah.
  • Prilly mendorong dukungan pemerintah untuk pendanaan kampanye dan distribusi internasional, agar film Indonesia lebih kompetitif sekaligus mempromosikan negara dan ekonomi.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Jakarta, IDN Times - Keterlibatan di Festival Film Indonesia (FFI) membuat Prilly Latuconsina merasa semakin dekat dengan berbagai dinamika yang terjadi di industri perfilman Tanah Air. Dari pengalaman tersebut, ia melihat masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dibenahi bersama.

Sebagai Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Bidang Program FFI 2024–2026, Prilly mengaku memiliki sejumlah keresahan terhadap kondisi industri film Indonesia saat ini. Dalam agenda media visit di kantor IDN, Jakarta, Jumat (4/9/2026), ia menyoroti beberapa hal yang menurutnya masih perlu dibenahi. Apa saja?

  1. 1. Prilly Latuconsina soroti jam kerja di industri film yang dinilai belum punya standar

    Prilly Latuconsina berpose untuk potret di kantor IDN, Jakarta, pada Jumat, 4 September 2026.
    potret Prilly Latuconsina di kantor IDN, Jakarta, Jumat (4/9/2026) (dok. IDN Times/Rani Asnurida)

    Salah satu hal yang paling mengganjal bagi Prilly Latuconsina adalah soal jam kerja di industri film. Menurut aktris bernama asli Prilly Mahatei Latuconsina tersebut, saat ini penerapan jam kerja masih berbeda-beda di setiap production house.

    “Jam kerja perlu banget dibenahi dan karena itu butuh kerja sama antara produser-produser. Menurut aku sudah harusnya jam kerja jadi peraturan resmi,” ungkap Prilly dalam wawancara yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut.

    Prilly menilai perlu ada standar resmi yang bisa menjadi acuan bersama. Ia kemudian mencontohkan industri film Korea Selatan dan Hollywood yang menurutnya sudah memiliki standar kerja bagi aktor maupun produksinya. Dengan adanya aturan yang seragam, ia pun berharap proses produksi di Indonesia tetap berjalan maksimal tanpa mengesampingkan kesehatan dan kesejahteraan para pekerja film.

    Prilly kemudian mengungkap pengalamannya menghadapi beratnya jam kerja saat masih bermain sinetron. Ia mengaku pernah menjalani syuting hingga 24 jam, dari pagi sampai pagi lagi tanpa pulang dan tidur. Bahkan ketika sakit, ia kesulitan untuk meminta izin.

    “Sakit pun susah untuk minta izin, kita sakit tetap syuting. Terus jam kerja yang sangat-sangat gak masuk akal itu sering banget. Dan di beberapa produksi masih banyak dilakukan.”

    Sang aktris berharap generasi baru di industri film tidak mengalami hal serupa. Meski begitu, ia menyadari bahwa menciptakan standar kerja yang lebih sehat ini membutuhkan proses panjang serta kesepakatan dari para produser.

    “Soalnya untuk meramu undang-undang itu harus ada kerjasama dan persetujuan dari produser-produser. Jangan ada produser yang satu pengin sehat, tapi satu kayak gak apa-apa gak sehat, yang penting uang produksinya bisa hemat,” lanjut Prilly.

  2. 2. Prilly berharap jumlah layar untuk film Indonesia bisa diperbanyak

    Prilly Latuconsina berpose untuk potret di kantor IDN, Jakarta, pada Jumat, 4 September 2026, dalam ruangan.
    potret Prilly Latuconsina di kantor IDN, Jakarta, Jumat (4/9/2026) (dok. IDN Times/Rani Asnurida)

    Selain persoalan di balik proses produksi, Prilly juga menyoroti akses penonton terhadap film Indonesia. Menurutnya, jumlah layar perlu terus dikembangkan agar semakin banyak film lokal yang memiliki ruang untuk bertemu dengan penontonnya.

    “Layar juga harus lebih banyak lagi untuk film-film Indonesia,” ungkap Prilly.

    Prilly menilai ketersediaan layar menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas distribusi film Indonesia. Dengan akses yang lebih luas, film lokal memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau penonton di berbagai daerah.

  3. 3. Dorong dukungan pemerintah untuk bawa film Indonesia ke kancah global

    Prilly Latuconsina berpose dalam sesi pemotretan untuk sebuah potret di kantor IDN, Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
    potret Prilly Latuconsina di kantor IDN, Jakarta, Jumat (4/9/2026) (dok. IDN Times/Rani Asnurida)

    Tidak hanya jumlah layar, Prilly juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah agar film Indonesia bisa lebih dikenal di pasar internasional. Menurutnya, pemerintah dapat berperan dalam mendukung distribusi hingga kampanye film Indonesia agar mampu bersaing di panggung global.

    Ia mencontohkan Korea Selatan yang dinilai aktif memberikan dukungan bagi karya filmnya untuk menembus pasar internasional. Menurut Prilly, membawa film Indonesia ke ajang bergengsi seperti Oscar membutuhkan proses panjang, termasuk kampanye dan biaya yang tidak sedikit.

    “Untuk bisa masuk Oscar, kita harus menjalani campaign dan perlu biaya. Biayanya dari mana gitu? Kalau Korea dari government. Kalau kita ada dari government, tapi belum sebanyak itu anggarannya,” lanjut Prilly.

    Prilly juga berharap pemerintah dapat melihat potensi besar industri film Indonesia, bukan hanya sebagai sektor hiburan, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai dukungan dari pemerintah sangat diperlukan agar film Indonesia dapat berkembang dan semakin dikenal di pasar internasional.

    “Semoga pemerintah bisa melihat bahwa film ini adalah cara yang sangat efisien untuk mempromosikan Indonesia. Untuk menaikkan ekonomi di negara kita juga, karena itu yang sudah dilakukan sama Korea.”

    Prilly menyadari bahwa berbagai perubahan yang diharapkannya untuk industri film Indonesia bukanlah perkara mudah. Pembenahan sistem kerja, perluasan akses layar, hingga dukungan terhadap distribusi film ke pasar internasional membutuhkan proses panjang dan keterlibatan berbagai pihak, terutama para pemangku kebijakan. Ia pun berharap berbagai keresahan tersebut dapat menjadi perhatian bersama demi menciptakan ekosistem perfilman Indonesia yang lebih sehat dan berkembang.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More