3 Pelanggaran Hak Pekerja dan Sanksi bagi Perusahaan

Pelanggaran hak pekerja yang sering terjadi pertama adalah berkaitan dengan upah. Terdapat dua jenis upah minimum, yakni UMP dan UMK. UMP merupakan standar minimum upah pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Sementara itu, UMK adalah standar minimum upah pekerja yang berlaku di setiap kabupaten atau kota yang diajukan oleh bupati/wali kota dan ditetapkan oleh gubernur.

Lantas, bagaimana kalau ada perusahaan yang membayar karyawannya di bawah standar minimum? Jawabannya jelas termasuk pada pelanggaran, kecuali untuk kategori usaha mikro dan usaha kecil dengan pengecualian khusus. Upah adalah hak dasar pekerja, ya. Membayar di bawah standar minimum sama saja mengabaikan hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum."

Membayar pekerja di bawah upah minimum termasuk tindak pidana kejahatan. Hal ini diatur dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan (sebagiamana diubah melalui UU Cipta Kerja). Pengusaha yang terbukti melanggar pasal itu (Pasal 88E ayat (2)) dan mengancam hak dasar pekerja bisa dijatuhi sanksi pidana penjara 1 hingga 4 tahun, serta/atau denda mulai dari Rp100 juta hingga Rp400 juta.

Apakah kamu pernah mengalami jam kerja melebihi batas tanpa uang lembur di perusahaanmu? Jika iya, ini adalah pelanggaran hak dasar kamu sebagai pekerja. Aturan Jam Kerja di Indonesia diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No.35 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari UU Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut, jam kerja standar di Indonesia adalah 7 hingga 8 jam per hari atau maksimal 40 jam per minggu. Untuk sektor tertentu, aturan ini bisa berbeda ya, bisa lebih fleksibel atau lebih panjang.

Lantas, bagaimana kalau perusahaan mempekerjakanmu melebihi batas waktu itu tanpa membayar uang lembur? Sanksi mengenai pelanggaran ini diatur secara tegas dalam Pasal 187 UU Ketenagakerjaan (sebagaimana hasil ubahan UU Cipta Kerja). Pengusaha yang tidak membayar uang lembur atas kelebihan jam kerja dikenakan sanksi pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, serta/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

Selain dua pelanggaran yang telah disebutkan sebelumnya, PHK secara sepihak tanpa melalui evaluasi, teguran, maupun perundingan yang sah juga sering kali dialami oleh pekerja di Indonesia. Negara menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja dan hak-haknya. Undang-undang melarang adanya PHK sepihak, pun PHK tanpa memberikan pesangon.

Dalam Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang memuat Pasal 61 UU No.13 Tahun 2003, perjanjian kerja bisa berakhir apabila:

Pengusaha atau perusahaan yang melakukan PHK sepihak tanpa mengikuti hukum yang berlaku wajib mempekerjakan kembali pekerja itu. Kalaupun PHK memang terjadi sesuai prosedur hukum yang sah, pengusaha atau perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak (UPH).

Perusahaan yang lalai terhadap hak-hak pasca-PHK diancam sanksi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun, serta/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. Sanksi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Ketiga jenis pelanggaran itu menunjukkan bahwa hukum di Indonesia gak main-main ya dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja. Adanya sanksi pidana kejahatan berupa penjara hingga denda ratusan juta menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Yuk, pahami hak-hak dasarmu untuk melawan segala bentuk eksploitasi di dunia kerja!