7 Kendala Penerima WHV di Australia, Tantangan Pekerja Asing

- Penerima WHV di Australia rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan ketidakpastian status pekerjaan.
- Ketergantungan pada pemberi kerja menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dan kesulitan untuk memperpanjang visa.
- Regulasi yang ketat, kurangnya dukungan, dan perubahan kebijakan pemerintah menjadi kendala serius bagi para pemegang WHV.
WHV (Working Holiday Visa), yaitu jenis visa yang memungkinkan kamu untuk tinggal dan bekerja sementara di suatu negara sambil berlibur. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak muda (biasanya usia 18–30 atau 35 tahun tergantung negaranya) untuk menjelajahi negara tujuan sekaligus mendapatkan penghasilan guna membiayai perjalanan mereka. Namun, meskipun program ini memberikan banyak peluang, kendala penerima WHV di Australia cukup signifikan.
Kendala-kendala ini menambah beban para pekerja muda yang datang ke Australia dengan harapan mendapatkan pengalaman kerja dan liburan yang menyenangkan. Yuk, kita bahas kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penerima WHV di Australia agar kamu lebih berhati-hati.
1. Eksploitasi dan kerentanannya di tempat kerja

Penerima visa ini sering menjadi sasaran untuk praktik gak adil seperti pencurian upah, pembayaran yang gak sesuai, dan kondisi kerja yang gak aman. Mereka juga rentan terhadap ancaman, pelecehan seksual, diskriminasi, serta pemerasan berupa penahanan paspor yang semakin memperburuk kondisi mereka.
Selain itu, ketergantungan pada pemberi kerja untuk menandatangani perpanjangan visa (terutama dalam skema kerja spesifik 88 hari) menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan.
2. Hambatan dalam mendapatkan pekerjaan dan pekerjaan yang gak stabil

Penerima WHV sering merasa terbatas untuk bekerja di pekerjaan yang gak terampil, sementara pekerjaan di sektor-sektor seperti pertanian, perhotelan, dan pariwisata cenderung memberikan tingkat ketidakpuasan yang tinggi. Banyak penerima visa ini yang bekerja dalam kondisi pekerjaan yang gak stabil, yang sering kali gak memberikan jaminan jangka panjang.
Hambatan bahasa juga menjadi masalah besar karena komunikasi yang buruk dapat memengaruhi kinerja kerja serta keselamatan di tempat kerja, terutama di sektor yang mengutamakan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
Selain itu, pemberi kerja sering melihat WHV sebagai sumber daya sementara yang gak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, mereka mungkin enggan memberikan pelatihan atau investasi yang diperlukan untuk pekerja WHV. Ketidakpastian status pekerjaan ini bisa menjadi kendala besar bagi penerima visa yang ingin menetap lebih lama di Australia atau mencari peluang kerja yang lebih baik, lho.
3. Pembatasan visa dan regulasi yang ketat

Regulasi terkait visa WHV juga menjadi tantangan besar bagi para pemegang visa. Pperaturan yang sering dipermasalahkan adalah pembatasan bekerja dengan satu pemberi kerja selama enam bulan.
Pembatasan ini gak hanya mengurangi kelangsungan pekerjaan, tetapi juga mengurangi nilai dari pelatihan yang diterima. Selain itu, perubahan dalam sistem pajak, seperti penghapusan ambang batas bebas pajak dan pajak superannuation yang tinggi, membuat penghasilan WHV lebih rendah dari yang seharusnya.
4. Dukungan dan informasi yang terbatas

Masalah lain yang dihadapi oleh penerima WHV adalah kurangnya dukungan dan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka. Banyak penerima WHV yang gak tahu ke mana harus mencari bantuan ketika mereka menghadapi eksploitasi atau masalah di tempat kerja. Selain itu, gak ada sumber daya yang terpusat atau panduan yang jelas bagi pekerja dan pemberi kerja mengenai bagaimana memperlakukan para penerima WHV dengan adil.
Program pelatihan formal dan peluang studi yang tersedia bagi penerima WHV juga sangat terbatas, lho. Banyak dari mereka hanya memiliki akses ke kursus bahasa Inggris dasar, dan sangat sedikit yang melanjutkan pendidikan mereka ke bidang seperti bisnis atau perhotelan karena biaya yang tinggi dan kurangnya informasi mengenai peluang tersebut.
5. Dampak perubahan kebijakan dan faktor eksternal

Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia juga menjadi kendala bagi penerima WHV. Contohnya, kebijakan yang mengecualikan pekerjaan sukarela dari persyaratan kerja spesifik dan kenaikan pajak yang signifikan telah mengurangi daya tarik program WHV bagi banyak orang.
Selain itu, penutupan perbatasan selama pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah visa yang diberikan. Industri-industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja WHV, terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan pertanian, sangat terpukul oleh keadaan ini.
6. Tingginya tingkat ketidakpastian dalam pekerjaan

Banyak pekerja WHV yang bekerja dalam pekerjaan sementara atau paruh waktu dengan jangka waktu kontrak yang gak pasti. Ketidakpastian ini membuat penerima WHV merasa gak aman dalam pekerjaan mereka dan kesulitan merencanakan masa depan mereka di Australia. Apalagi, pekerjaan yang gak stabil ini sering kali gak memberikan kesempatan untuk kemajuan karir atau pengembangan keterampilan.
7. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan pemberi kerja

Ketergantungan penerima visa pada pemberi kerja untuk memperpanjang visa mereka menciptakan situasi di mana pekerja merasa terikat dan sulit untuk mengajukan keluhan atau menuntut hak-hak mereka. Ketidakseimbangan ini memicu eksploitasi yang lebih besar, di mana pekerja gak merasa memiliki kebebasan untuk berbicara atau menuntut kondisi kerja yang lebih baik tanpa takut status visa mereka terancam.
Ketidakseimbangan kekuasaan ini sering kali diperburuk oleh kurangnya perlindungan hukum yang kuat bagi para penerima WHV, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan gak adil oleh pemberi kerja yang tahu bahwa pekerja WHV cenderung gak akan melawan atau melapor.
Kendala penerima WHV di Australia adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi para pekerja ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperbaiki sistem ini dengan memberikan perlindungan yang lebih baik, informasi yang jelas, dan memperkuat hak-hak para penerima WHV agar mereka dapat bekerja dalam kondisi yang lebih aman dan adil.