UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sah, Apa yang Wajib Diperhatikan?

Faktanya, banyak dari pekerja rumah tangga di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik. Sebagian dari mereka juga berasal dari pelosok daerah sehingga sulit mengakses informasi. Ada juga PRT yang sudah berusia lebih dari 50 tahun.

Namun, terdapat pula remaja, bahkan anak-anak, yang sudah ingin bekerja sebagai PRT. Biasanya karena desakan ekonomi. Maka tugas besar pemerintah melalui pihak-pihak terkait ialah melakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga benar-benar dipahami oleh pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini.

Tidak semua pekerja rumah tangga mencari pekerjaan melalui agen penyalur resmi. Begitu pula tak setiap orang yang butuh PRT mencarinya via agen. Ada pula yang sesimpel saling mencari melalui kenalan.

Barangkali ada kenalan yang lagi butuh pekerjaan sebagai PRT atau justru orang yang perlu mempekerjakannya. Model seperti ini memang sulit dilacak. Akan tetapi, pemerintah setidaknya tetap harus melakukan pengawasan ketat terhadap agen-agen penyalur pekerja rumah tangga.

Misalnya, terkait aturan usia minimal PRT adalah 18 tahun bagi yang belum menikah. Jangan sampai ada agen yang meloloskan calon pekerja di bawah usia tersebut dengan alasan apa pun. Seperti desakan calon pekerja yang butuh uang atau permintaan PRT sedang tinggi-tingginya.

Berikutnya yang tidak kalah penting adalah sosialisasi pada semua masyarakat. Agar kapan pun mereka perlu mempekerjakan PRT, sudah tahu hak pekerjanya yang wajib dipenuhi. Juga berbagai persyaratan seperti memiliki KTP elektronik. Jangan asal mempekerjakan orang.

Demikian pula orang yang selama ini sudah memiliki PRT kudu segera melaksanakan amanat undang-undang. Misalnya, melihat kembali jam kerjanya telah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Jangan sekadar melanjutkan kebiasaan padahal bertentangan dengan undang-undang.

Masalah di masyarakat selalu lebih kompleks. Faktor perekonomian sering memaksa anak di bawah umur untuk melakukan pekerjaan apa pun. Tanpa pendidikan yang memadai, pekerja rumah tangga paling sering menjadi incaran.

Pekerjaan ini dianggap bisa dilakukan oleh siapa pun. Pemerintah mesti menyadari benturan antara peraturan tentang usia minimal PRT dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan realitas ini. Sehingga langkah-langkah nyata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah dapat dilakukan. Tepat sasaran dan tepat cara.

Dengan makin jelasnya hak-hak pekerja rumah tangga, mereka juga tidak boleh larut dalam euforia atau kelegaan saja. Pihak pemberi kerja tentu juga berpikir ulang bila hendak mempekerjakan PRT. Mereka khawatir bahwa bila ada hak pekerja yang tidak bisa dipenuhi, akan menjadi masalah hukum yang serius.

Mereka pun barangkali bertanya-tanya, apakah pekerjaan PRT nantinya sepadan dengan seluruh hak mereka yang dipenuhi? Sebagai jawabannya, para calon tenaga kerja wajib meningkatkan skill mereka. Supaya pemberi kerja yakin dan puas. Agen penyalur pun kudu melakukan segala cara buat melatih mereka.

Pekerja rumah tangga sejak dahulu sudah ada di tengah banyak keluarga di Indonesia. Bahkan sebagian di antaranya mengabdi sejak belia hingga usia senja. Begitu banyak keluarga telah terbantu oleh keberadaan PRT.

Sayangnya, pandangan sebagian masyarakat terhadap pekerja rumah tangga masih kurang baik. Ada anggapan bahwa pekerjaan ini rendahan. Bahkan banyak PRT perempuan dituduh sering terlibat dalam hubungan gelap dengan majikan pria.

Dengan adanya payung hukum yang jelas, pekerjaan PRT sudah diakui dan dijamin. Ini diharapkan dapat memperbaiki pandangan masyarakat terhadap para pekerja rumah tangga. Kesetaraan antarpekerja di berbagai bidang lebih mungkin tercapai.

Aturan sudah disahkan. Selanjutnya, pemerintah melalui pihak-pihak yang memiliki kewenangan juga wajib siap menindak tegas bila ada pelanggaran terkait hak-hak pekerja rumah tangga. Kalau peraturan sekadar dibuat, tetapi dalam kenyataannya sanksi tidak ditegakkan, tentu tak memberikan efek jera.

Pemerintah perlu benar-benar hadir untuk melindungi pekerja rumah tangga. Aparat kepolisian, misalnya, wajib segera bertindak apabila ada laporan dari PRT yang tidak diperlakukan dengan baik sesuai undang-undang. Bahkan bila tak ada laporan korban, tetapi diketahui terdapat indikasi ke arah sana, seperti laporan tetangga di sekitar rumah majikan, juga harus cepat direspons.

Dengan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sah, tentunya hal ini menjadi langkah maju pemerintahan dalam melindungi pekerja. Meski begitu, jangan merasa cukup sampai di sini. Semua pihak terkait mesti aktif untuk memastikan undang-undang dijalankan dengan baik di lapangan.