Ciri-Ciri Demokrasi Liberal: Pengertian, Sejarah, dan Kekurangan

Demokrasi liberal merupakan model demokrasi yang menempatkan bada legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan presiden menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer.

Sistem demokrasi ini menjunjung tinggi kebebasan bagi rakyat, kebebasan berpolitk, dan individualisme. Demokrasi liberal berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan seluruh rakyat memiliki hak dan derajat yang sama.

Indonesia menganut sistem demokrasi liberal pada tahun 1949-1959. Konsep liberalisme ini tidak berjalan mulus karena banyaknya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia.

Perkembangan sistem demokrasi ini ditandai dengan banyaknya partai politik pada Pemilu 1955, sebanyak 172 partai politik bertanding. Namun, hanya ada 4 partai yang memiliki perolehan suara terbesar, yakni:

• Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 22,3 persen
• Masyumi dengan 20,9 persen
• Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,4 persen
• Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 15,4 persen

Sayangnya, demokrasi liberal ini menyebabkan program pemerintahan tidak berjalan dengan mulus. Akibatnya, terjadi kekacauan politik karena parlemen memiliki kekuasaan yang lebih besar.

Demokrasi liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Pembubaran ini terjadi karena adanya konflik antar golongan dan tak kunjung ditetapkannya dasar negara.

Dalam pelaksanaannya, demokrasi liberal memiliki ciri-ciri khusus yang cukup berbeda dari sistem demokrasi pada umumnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, berikut ciri-ciri lengkapnya.

• Kepala pemerintahan sama dengan perdana menteri. Presiden hanya simbol kepala negara
• Kabinet dipimpin perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen
• Lamanya masa kabinet tidak diatur, karena perdana menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya.
• Presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat
• Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
• Presiden dapat dan berhak membubarkan DPR
• Perdana Menteri diangkat oleh Presiden
• Kontrol terhadap negara (alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol)
• Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional oleh peraturan perundangan
• Kelompok minoritas (agama dan etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. Kekuasaan pemerintah terbatas
• Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem kabinet presidensial
• Sistem kabinet presidensial berlandaskan pada UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 19455) dan kekuasaan tertinggi negara ditempati oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden. 

Seperti yang kita ketahui, sistem demokrasi liberal ini memiliki banyak kekurangan, sehingga tidak berjalan mulus di Indonesia. Namun, ternyata sistem ini juga memiliki beberapa kelebihan. 

Sebagai gambaran, berikut kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal:

Kelebihan

• Kekuasaan pemerintah cukup terbatas dan lebih mduah diawasi
• Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan mudah karena semua orang bisa membentuk partainya sendiri

Kekurangan

• Terlalu banyak partai yang belum tentu baik bagi dunia perpolitikan
• Partai lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan, daripada membuat kebijakan

Mulai tahun 1950-1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Berikut ini kabinet-kabinet yang memerintah pada masa Demokrasi Liberal:

• Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951;
• Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;
• Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;
• Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;
• Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956;
• Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957; dan
• Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

Nah, itu dia ciri-ciri demokrasi liberal, lengkap dengan pengertian, sejarah, dan kabinet yang aktif saat ini (1950-1959). Semoga bermanfaat!