IDN Times Xplore (Tim Gelora_SMA Negeri 68 Jakarta)
Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, skenario melelahkan terjadi di kamar kebanyakan remaja perempuan, Bercermin. Di hadapan cermin banyak remaja perempuan menatap penampilannya. Proses bersiap-siap tidak lagi menjadi ritual merawat diri yang menyenangkan, melainkan menjadi ajang pertaruhan emosional. Mereka sering bertanya, apakah diri mereka sudah memenuhi standar kecantikan perempuan yang bagi sebagian orang adalah perempuan yang berkulit cerah, berpostur tubuh tinggi, memiliki rambut lurus, dan sebagainya? Ada ketakutan yang terus menghantui diri mereka setiap harinya: Apakah diri mereka akan diejek karena jerawat ini? Apakah diri mereka akan dipanggil dengan julukan fisik oleh senior saat melewati koridor sekolah? Apakah gaya pakaian mereka sudah tepat? Apakah orang-orang akan melihat dengan tatapan aneh karena di mata mereka, dirinya tidak memenuhi standar kecantikan perempuan yang seharusnya?
Bagi banyak remaja, berdandan dan memilih gaya pakaian telah bergeser fungsi dari sarana untuk mengekspresikan diri menjadi armor pertahanan. Mereka memakai makeup, menggunakan berbagai macam produk skincare , dan memaksakan diri mengikuti tren bukan murni menyukainya, melainkan hanya karena rasa takut yang menghantui: takut diejek, ditertawakan, atau diasingkan dari circle hanya karena penampilan fisiknya dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan perempuan.
Yang lebih memprihatinkan lagi, ketika tindakan mengejek yang kerap disebut body shaming , mengucilkan, hingga mengintimidasi mereka yang tidak sesuai kriteria ini dipertanyakan, sebuah alasan klasik yang terlontar dari mulut para pelaku yang kebanyakan adalah senior: “Ini kan cuma tradisi pergaulan sekolah” atau “Dari dulu senior memang sudah begini ke junior, supaya mentalnya kuat dan tahu gaya”. Kata “tradisi” diubah menjadi perisai sakral untuk membenarkan tindakan kekerasan verbal, psikologis, maupun fisik.
Standar kecantikan di lingkungan sekolah sering kali dikonstruksikan secara sangat sempit: kulit harus putih bersih, tubuh harus ramping ideal, rambut harus lurus tertata rapi, serta gaya berpakaian yang memancarkan status sosial tertentu. Ketika seorang siswa gagal untuk memenuhi kriteria tersebut, ia dengan cepat akan menjadi target perundungan karena penampilannya yang dinilai tidak sesuai atau tidak seharusnya.
Perundungan ini hadir dalam berbagai bentuk: ejekan verbal yang berkedok “bercanda”, pengasingan dari grup pertemanan, hingga cyberbullying di media sosial. Ketakutan akan intimidasi inilah yang mendorong seseorang untuk mengorbankan waktu tidur, uang jajan, hingga kesehatan mentalnya demi menyamarkan diri. Berdandan yang dimaksud bukan bersumber dari rasa self—love , melainkan dari bentuk penolakan terhadap diri sendiri. Mereka berdandan demi membeli “rasa aman” yang sebenarnya bersifat sementara.
Namun, banyak sekali remaja yang terjebak dalam miskonsepsi fatal yang menganggap bahwa dengan menuruti standar kecantikan, mereka akan 100% aman dari perundungan. Padahal, perundungan sebenarnya bukan tentang kekurangan fisik korban, melainkan masalah internal, rasa minder, dan kebutuhan kekuasaan dari si pelaku perundungan, bahkan tidak jarang pelaku itu sebenarnya adalah korban sehingga ia ingin membalaskan dendamnya kepada orang lain.
Pelaku perundungan akan selalu menemukan celah untuk menyerang, tidak peduli korban sudah berusaha keras untuk tampil sempurna. Jika seseorang bertubuh berisi, ia diejek “malas menjaga badan”. Jika ia diet hingga kurus, ia disebut “sakit”. Jika ia tidak berdandan, ia dicap “kusam dan tidak merawat diri”. Jika ia berdandan rapi dan cantik, ia dituduh “caper” atau “palsu”.
Dinamika ini membuktikan bahwa standar kecantikan adalah garis finish yang selalu digeser. Menjadikan kepatuhan estetika sebagai benteng dari perundungan adalah usaha yang sia-sia, karena senjata utama pelaku perundungan bukanlah kriteria objektif kecantikan, melainkan niat buruk untuk merendahkan martabat orang lain.
Dampak dari normalisasi perundungan berkedok standar kecantikan ini sangat destruktif terhadap kesehatan mental kita, khususnya sebagai remaja, mulai dari kecemasan sosial, penurunan harga diri, hingga depresi. Di era digital saat ini, tekanan tersebut semakin diperparah oleh paparan media sosial yang masif. Foto-foto wajah yang telah diedit atau diubah secara berlebihan sering kali dijadikan tolok ukur kesempurnaan di ruang maya, sementara teman sebaya yang berbeda di dunia nyata justru dijadikan bahan lelucon di grup percakapan. Norma yang terbentuk di ruang digital ini akhirnya terbawa ke lingkungan sekolah dan dimanfaatkan untuk mengucilkan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan standar.
Oleh karena itu, pemutusan rantai perundungan harus berfokus pada pengubahan perilaku serta mekanisme yang mempertahankannya, bukan malah menuntut korban untuk memperbaiki citra dirinya.
Pertama, di lingkungan satuan pendidikan, sekolah wajib memberlakukan dan mengimplementasikan kebijakan zero tolerance (toleransi nol) secara tegas terhadap seluruh bentuk perundungan, baik fisik, verbal, maupun siber. Kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum, kode etik sekolah, dan budaya harian, termasuk menyediakan sistem pelaporan yang aman, menjatuhkan sanksi yang mendidik bagi pelaku, serta melatih guru agar cepat tanggap mendeteksi perundungan sejak dini.
Kedua, dalam lingkup keluarga, kebiasaan mengomentari fisik anak bahkan ketika dibungkus sebagai nasihat atau bentuk kepedulian harus dihentikan agar keluarga tidak ikut mewariskan budaya menilai tubuh orang lain secara sewenang-wenang.
Ketiga, tanggung jawab di ruang digital tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada pengguna remaja. Platform digital perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, mempercepat penanganan konten yang mempermalukan korban, melindungi identitas pelapor, serta mengevaluasi sistem rekomendasi agar tidak memperluas jangkauan konten perundungan siber. Para figur publik atau influencer juga harus memiliki kesadaran etis untuk berhenti mengkapitalisasi rasa tidak aman ( insecurity ) publik demi keuntungan komersial, dan beralih mengampanyekan keberagaman serta body positivity.
Sebagai pilar pelengkap, penanganan bagi korban harus diprioritaskan melalui penguatan emosional dan pendampingan psikologis yang komprehensif, seperti akses konseling profesional, pembentukan ruang aman ( safe space ), serta dukungan penuh dari keluarga dan teman sebaya ( peer support ) untuk membantu mereka bangkit.
Praktik buruk yang terus diulang tidak otomatis menjadi tradisi yang layak dipertahankan. Ukuran keberhasilan perubahan sosial bukan terletak pada seberapa kuat korban menahan rasa sakit akibat ejekan, melainkan pada kemampuan lingkungan untuk berhenti menyediakan ruang bagi penghinaan. Pemutusan rantai perundungan menuntut perubahan nyata dari pelaku, penonton, sekolah, keluarga, hingga platform digital sehingga institusi sosial dan ruang digital berhenti melanggengkan kekerasan berkedok kebiasaan lama.