Bayangkan seseorang yang belum tentu terbukti bersalah, tetapi namanya sudah lebih dahulu dihakimi oleh ribuan orang. Satu unggahan dapat memancing ratusan komentar, satu potongan video dapat membentuk persepsi, dan satu tuduhan dapat menyebar jauh sebelum kebenaran diketahui. Di era digital, keadaan seperti ini semakin mudah terjadi. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membentuk penilaian berdasarkan cara informasi tersebut disampaikan. Fenomena ini berkaitan dengan framing media, yaitu proses membingkai suatu peristiwa melalui pemilihan dan penonjolan informasi tertentu sehingga memengaruhi cara publik memahami sebuah kejadian. Dengan demikian, persoalan bukan hanya tentang informasi apa yang disampaikan, melainkan juga bagian mana yang ditampilkan dan bagian mana yang justru tidak terlihat.
Media sosial membuat proses pembentukan pandangan tersebut berlangsung semakin cepat. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, membagikan pengalaman, bahkan mengangkat persoalan yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Sebuah kasus yang awalnya hanya diketahui oleh beberapa orang dapat berubah menjadi pembicaraan luas setelah mendapatkan banyak tanggapan dan dibagikan berulang kali. Namun, kecepatan penyebaran informasi tidak selalu sejalan dengan ketepatan isinya. Informasi yang disampaikan tanpa konteks, hanya menampilkan satu sudut pandang, atau belum melalui pemeriksaan dapat membentuk pemahaman yang keliru. Ketika hal tersebut terjadi, media sosial bukan sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan juga ruang yang dapat mengarahkan opini publik
Kondisi tersebut melahirkan ungkapan “No Viral, No Justice”, yang menggambarkan anggapan bahwa suatu kasus baru akan mendapatkan perhatian ketika menjadi viral. Ungkapan ini muncul bukan tanpa alasan. Masyarakat kerap menggunakan media sosial untuk menyuarakan persoalan yang dianggap tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Penelitian Aghfal Fadhilah (2025) dalam Deviance: Jurnal Kriminologi menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen pengendalian kejahatan karena perhatian publik mampu memberikan tekanan kepada pihak berwenang agar menangani suatu kasus secara optimal. Tekanan tersebut disebut pressure mechanism. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan. Akan tetapi, kekuatan yang sama dapat menjadi persoalan apabila perhatian publik berubah menjadi penghakiman sebelum fakta diperiksa.
Dalam prosesnya, framing dapat memengaruhi siapa yang dipercaya, siapa yang diragukan, dan bagaimana masyarakat menentukan pihak yang dianggap benar atau salah. Sebagai contoh, ketika sebuah persoalan hanya disampaikan melalui sudut pandang satu pihak, pembaca mungkin tidak mengetahui latar belakang maupun keterangan dari pihak lainnya. Jika informasi tersebut kemudian mendapatkan dukungan luas, opini yang terbentuk dapat semakin sulit diubah. Akibatnya, seseorang berpotensi menerima penilaian sosial sebelum memperoleh kesempatan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Risiko ini menjadi semakin serius dalam lingkungan sekolah, tempat hubungan antara siswa, guru, dan pihak sekolah melibatkan kepercayaan serta tanggung jawab yang besar.
Salah satu kasus yang dapat menjadi bahan refleksi adalah kasus Song Kyung-jin pada tahun 2017 di Korea Selatan. Berdasarkan dokumen kasus yang menjadi bahan kajian, Song Kyung-jin merupakan kepala sekolah sekaligus guru matematika di Sangseo Middle School, Kabupaten Buan. Ia menghadapi kasus tuduhan pelecehan seksual terhadap tujuh siswa. Kasus tersebut kemudian menimbulkan perhatian dan berbagai penilaian. Dokumen yang dikaji juga memuat dugaan bahwa penyebaran informasi melalui media sosial turut memengaruhi terbentuknya pandangan publik terhadap dirinya. Namun, dugaan mengenai adanya pembingkaian atau upaya menjatuhkan seseorang harus ditempatkan secara hati-hati karena tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang memadai. Justru, kehati-hatian inilah yang menjadi bagian penting dalam memahami kasus tersebut.
Pada 24 April 2017, kepolisian menghentikan penyelidikan karena bukti dan keterangan yang tersedia dinilai belum mencukupi untuk melanjutkan perkara. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa siswa kemudian menarik atau mengklarifikasi pernyataan mereka. Selain itu, keputusan pemberhentian sementara terhadap Song disebut dibatalkan oleh Komite Peninjauan Banding Guru pada tahun 2021. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan persoalan hukum dan penilaian masyarakat tidak selalu berjalan searah. Ketika opini terlanjur terbentuk, klarifikasi maupun perkembangan penyelidikan belum tentu mampu mengembalikan pandangan publik seperti semula. Kasus ini bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan siapa yang benar atau salah, melainkan menunjukkan pentingnya proses pemeriksaan yang adil sebelum masyarakat membentuk suatu keputusan.
Fenomena tersebut juga relevan dengan kondisi di Indonesia. Sejumlah kasus yang ramai di masyarakat pada periode 2021-2022 memperlihatkan bahwa perhatian publik melalui media sosial dapat mendorong suatu persoalan memperoleh respons yang lebih luas. Namun, penyebaran informasi tetap membutuhkan tanggung jawab. Dalam wawancara pada 30 Oktober 2026, Prof. Dr. Muhamad Uyun menjelaskan bahwa perilaku negatif di media sosial dapat muncul ketika seseorang menyebarkan informasi demi memperoleh respons publik tanpa memeriksa keabsahan data, kredibilitas sumber, konteks, atau dampaknya. Masyarakat pun dapat memberikan tanggapan berdasarkan pengetahuan, persepsi, bahkan prasangka pribadi. Pandangan tersebut menegaskan bahwa persoalan media sosial tidak hanya terletak pada pihak yang membuat unggahan, tetapi juga pada kebiasaan masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Lantas, apakah masyarakat harus berhenti menggunakan media sosial untuk menyuarakan keadilan? Tentu tidak. Membungkam suara korban atau mengabaikan persoalan yang terjadi juga bukan jalan keluar. Hal yang perlu dibangun adalah keseimbangan antara keberanian bersuara dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Langkah pertama dapat dimulai dengan meningkatkan literasi digital. Sebelum membagikan suatu unggahan, masyarakat perlu memeriksa fakta yang telah dibuktikan. Dengan kebiasaan tersebut, media sosial tetap menjadi ruang untuk menyampaikan kepedulian tanpa menjadikan prasangka sebagai dasar penilaian.
Di lingkungan sekolah, upaya tersebut perlu didukung oleh sistem pengaduan yang aman dan dapat dipercaya. Siswa yang mengalami atau mengetahui suatu persoalan harus memiliki kesempatan untuk melapor melalui guru bimbingan konseling, wali kelas, maupun pihak sekolah yang berwenang. Setiap laporan perlu ditanggapi dengan serius, diperiksa secara objektif, dan ditangani dengan tetap menjaga privasi pihak yang terlibat. Sekolah juga perlu membangun budaya komunikasi yang terbuka agar siswa tidak merasa bahwa satu-satunya cara memperoleh perhatian adalah dengan menjadikan persoalan viral. Sementara itu, penggunaan media sosial perlu menghindari penyebaran identitas dan tuduhan yang belum terbukti. Dengan begitu, perlindungan terhadap semua pihak dapat tetap terjaga.
Pada akhirnya, “No Viral, No Justice” seharusnya menjadi pengingat bahwa masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian publik, bukan alasan untuk menjadikan viralitas sebagai ukuran kebenaran. Media sosial memang dapat menjadi sarana untuk menyuarakan persoalan yang diabaikan, tetapi penggunaannya harus disertai bukti dan pemeriksaan yang objektif. Media sosial harus menjadi jembatan menuju keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan baru.