Sanksi LPDP 2023 bagi Mahasiswa yang Ogah Kembali ke Indonesia

Bagi para pencari beasiswa, tentu sudah tak asing dengan istilah LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lalu apa sih LPDP? Adalah lembaga pengelola dana abadi untuk mendanai beasiswa yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

LDPD merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Dalam UUD 1945, sudah mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk fungsi pendidikan.

Mahasiswa LPDP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya, wajib berkontribusi di Indonesia setidaknya dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1) setelah selesai studi secara berturut-turut. Berikut kewajiban lain yang harus dilakukan:

1. Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi Tujuan, kecuali ditentukan lain oleh instansi asal Penerima Beasiswa yang memberikan tugas belajar.
2. Penundaan kembali ke Indonesia, bisa dilakukan oleh penerima beasiswa yang mengajukan permohonan penundaan kepulangan dengan alasan yang disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa.
3. Alumni yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi di Indonesia, sekurang-kurangnya 2 kali masa studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur. Utama LPDP ditambah satu tahun secara berturut-turut sejak tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa luar negeri, lalu tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan internship di luar negeri atau menyelesaikan studi bagi penerima beasiswa LPDP 2023.
4. Ada pengecualian kembali ke Indonesia khusus bagi PNS yang ditugaskan di luar negeri, pegawai BUMN yang ditugaskan di luar negeri dan pegawai lembaga internasional seperti PBB, World Bank, ADB, dam IDB.
5. Bagi penerima beasiswa yang mendapatkan izin tertulis dari LPDP untuk melanjutkan studi, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak penerima beasiswa menyelesaikan studi dan kewajiban berkontribusi yang telah dilaksanakan oleh penerima beasiswa dihitung secara akumulatif.
6. Penerima Beasiswa Dokter Spesialis yang masuk ke dalam program Pendayagunaan. Dokter Spesialis dari Kementerian Kesehatan diwajibkan mengikuti program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
7. Penerima Beasiswa Dokter Spesialis di luar program Pendayagunaan Dokter Spesialis akan didayagunakan di rumah sakit pemberi rekomendasi, atau rumah sakit lain sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
8. Penerima beasiswa LPDP yang memiliki ikatan kerja atau dinas pada instansi asal apabila telah menyelesaikan studi wajib mengikuti ketentuan ikatan kerja atau dinas yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang memberikan tugas belajar.
9. Pemberian sanksi kepada penerima beasiswa yang tidak memenuhi ikatan dinas di instansi masing-masing, ada mekanisme pemberian sanksi di masing-masing instansi.

Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan LPDP akan menerima sanksi tegas. Oleh karena itu, semua mahasiswa yang mendaftar beasiswa LPDP 2023 harus berkomitmen dengan kewajibannya. Berikut sanksi LPDP 2023 buat mahasiswa yang tak kembali ke Indonesia:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, atau alumni atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan LPDP akan dikenakan sanksi administratif.

2. LPDP memberikan sanksi administratif secara bertingkat atau berjenjang berupa:

• Sanksi administratif ringan.
• Sanksi administratif sedang.
• Sanksi administratif berat.

3. Sanksi Administratif Ringan meliputi:

• Sanksi ringan satu.
• Sanksi ringan kedua.
• Sanksi ringan tiga.

4. Sanksi Administratif Sedang meliputi;

• Penundaan pembayaran Dana Studi.
• Penyesuaian pembayaran Dana Studi.
• Pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari dana studi.

5. Sanksi Administratif Berat meliputi:

• Pemberhentian sebagai calon penerima beasiswa atau penerima beasiswa tanpa kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima.
• Pemberhentian sebagai calon penerima beasiswa atau penerima dana studi yang telah diterima.
• Pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang.

Sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

LPDP telah menerapkan aturan dan kewajiban yang cukup rinci. Jadi bagi mahasiswa yang tak kembali ke Indonesia, sanksi tegas LPDP 2023 sudah menanti.