Wakil Ketua KPK RI: Jangan Pilih Caleg Mantan Napi Koruptor

Hadir sebagai pembicara, Basaria Panjaitan memaparkan materinya didampingi moderator dari aktivis gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)", Maria Kresentia. Secara khusus, ia menganjurkan para mahasiswa untuk menuruti suara hati dan tidak memilih para caleg yang notabene-nya adalah mantan napi koruptor. Lebih lanjut, ia juga memaparkan bahwa meski peraturan Pemilu tidak mempermasalahkan latar belakang para caleg, generasi muda harus bisa bijak saat memilihnya saat pemilihan nanti. Semua ada di tanganmu, guys!

Korupsi, korupsi, dan korupsi. Rasanya permasalah ini selalu ada di setiap tahunnya. Seakan sudah menjadi PR alias pekerjaan rumah yang tak kunjung usai, penyuluhan atau seminar anti korupsi semacam ini memang perlu digalakkan, karena dari kesadaran itulah banyak orang yang semakin terbuka akan wawasan dan semakin tegas untuk menyuarakan anti korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memperjuangkan dasar-dasar hukum usaha dalam pemberantasan korupsi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Di sana tertulis bahwa tindakan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, aksi suap-menyuap, upaya penggelapan dalam jabatan seseorang, tindakan pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi atau tindakan pidana lain yang berkaitan dengan korupsi seperti merintangi proses, manipulasi keterangan kekayaan, manipulasi keterangan rekening, atau membuat keterangan palsu. Nah lho, lengkap banget 'kan tuh?

Kalau kamu pernah terbesit tentang salah satu gender yang paling banyak melakukan korupsi, kamu salah besar. Fakta di lapangan, tidak hanya pria tetapi perempuan pun banyak yang melakukan hal tak terpuji ini. Baik yang tua maupun yang muda, semua bisa saja melakukan korupsi jika mereka tidak 'kuat' melihat sejumlah uang dalam nominal yang besar.

Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari para milenial, Basaria Panjaitan bahkan menyebutkan bahwa mereka bisa saja tanpa sadar melakukan aksi korupsi dalam skala kecil. Sebagai contoh budaya korupsi yakni kebiasaan suka mencontek, plagiat, titip absen, penyalahgunaan dana beasiswa, gratifikasi ke dosen, penggunaan surat atau kuitansi palsu, dan bahkan terlambat masuk juga termasuk korupsi akan waktu lho. Jangan dibiasain ya, justru hal-hal ini yang diklaim sebagai 'bibit' dari para koruptor.

Ada yang menarik pada sesi seminar kali ini. Sekolah Tinggi Tarakanita (STARKI) memiliki mahasiswa yang semuanya adalah perempuan, sehingga Basaria Panjaitan pun akhirnya menyinggung tentang keterlibatan perempuan dalam pencegahan korupsi. Memang bisa?

Lagi-lagi, ia menjabarkan bahwa pada tahun 2018 lalu, di Indonesia jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 131,9 juta jiwa. Nah, di sinilah perempuan bisa memegang peranan kunci dalam pendidikan moral keluarga sehingga dapat mendidik anak-anak mereka supaya menjauhi aksi korupsi sekecil apapun itu.

Belum lagi, perempuan itu memiliki kesempatan sosialisasi yang lebih banyak dalam hidup bermasyarakat, seperti pengajian, arisan, pertemuan orangtua di sekolah, dan masih banyak lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan, mereka bisa 'menularkan' semangat anti korupsi. Hmm, benar juga ya!

Sebelum acara seminar ini berakhir, Basaria Panjaitan pun mengajak dan mensosialisasikan nomor telepon pengaduan KPK di nomor 198. Jadi, jika sewaktu-waktu ada yang melihat indikasi korupsi di sekitar mereka, setiap warga negara bisa melapor kepada KPK di nomor tersebut demi membantu dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tenang ini bebas biaya telepon kok, alias gratis.

Bersama KPK, ayo kita berantas korupsi!