Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Bansos PKH BPNT 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal, Cara Cek, dan Besarannya

10 Apr 2026, 15:40 WIB

Jidan Nanda Lesmana

Bansos PKH BPNT 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal, Cara Cek, dan Besarannya

ilustrasi pembagian bansos PKH dan BPNT (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Pencairan bansos PKH dan BPNT 2026 dilakukan lebih cepat pada minggu ketiga April, dengan penyaluran dibagi empat tahap sepanjang tahun.
Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui aplikasi atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id menggunakan NIK dan data pribadi.
Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori, mulai dari Rp200.000 per bulan untuk BPNT hingga Rp10.800.000 per tahun bagi korban pelanggaran HAM berat di PKH.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Bantuan ini akan disalurkan lebih cepat pada bulan ini oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Banyak masyarakat yang bertanya mengenai bansos PKH BPNT 2026 kapan cair? Hal ini wajar untuk ditanyakan karena bantuan tersebut sangat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Kedua bantuan ini akan didistribusikan lebih cepat daripada biasanya mengingat kondisi ekonomi yang masih menantang. Lantas, kapan jadwal pasti dan bagaimana cara mengeceknya? Simak penjelasan berikut ini.

1. Jadwal pencairan bansos PKH dan BPNT April 2026

ilustrasi penerima bansos (IDN Times/Fariz Fardianto)

Pencairan bansos PKH dan BPNT pada bulan April akan diberikan lebih cepat daripada sebelumnya. Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial menyatakan bahwa bansos akan diberikan pada minggu ketiga bulan April.

Percepatan pendistribusian bisa dilakukan karena Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah bisa diakses sejak tanggal 10 tiap triwulan. Hal ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi pemerintah untuk mendistribusikan bantuan sosial.

Adapun penyaluran kedua bansos ini terbagi menjadi empat tahap. Rincian dari masing-masing tahap dan waktu pendistribusiannya sebagai berikut:

Tahap 1: Januari, Februari, Maret
Tahap 2: April, Mei, Juni
Tahap 3: Juli, Agustus, September
Tahap 4: Oktober, November, Desember

2. Cara cek bansos PKH BPNT 2026

ilustrasi cek bansos PKH BPNT 2026 (unsplash/bruce mars)

Untuk melihat statusnya, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui sistem resmi Kementerian Sosial atau aplikasi “Cek Bansos”. Pengecekan dengan cara ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima atau tidak.

1. Cara cek bansos lewat aplikasi

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan status penerimaan lewat aplikasi, berikut ini panduan cara cek yang dapat diikuti oleh masyarakat:

1. Download dan buka aplikasi “Cek Bansos”.

2. Pilih menu “Buat Akun” bagi pengguna baru.

3. Isi data diri, seperti NIK, nama lengkap, alamat, email, dan password.

4. Unggah foto KTP dan swafoto.

5. Klik “Buat Akun Baru”.

6. Lakukan verifikasi email jika diminta.

7. Login dan buka menu “profil”.

8. Informasi bantuan yang diterima akan ditampilkan.

2. Cara cek bansos lewat website

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengecekan status lewat situs website, berikut ini langkah-langkah yang dapat diikuti oleh masyarakat:

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3. Masukkan kode captcha yang tertera pada layar.

4. Klik “Cari Data”.

5. Informasi bantuan yang diterima akan ditampilkan.

3. Besaran bansos PKH dan BPNT 2026

Ilustrasi besaran bansos PKH dan BPNT (IDN Times/Aditya Pratama)

Besaran bansos PKH dan BPNT 2026 berbeda-beda tergantung kategori penerima. Bantuan ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat.

1. Besaran bansos PKH 2026

Untuk bantuan PKH 2026, bansos akan diberikan berdasarkan delapan golongan yang berbeda. Berikut ini rincian besaran berdasarkan golongannya:

1. Ibu hamil: Rp3.000.000/tahun (Rp750.000/tahap

2. Anak usia dini: Rp3.000.000/tahun (Rp750.000/tahap).

3. Siswa SD: Rp900.000/tahun (Rp225.000/tahap).

4. Siswa SMP:Rp1.500.000/tahun (Rp375.000/tahap).

5. Siswa SMA: Rp2.000.000/tahun (Rp 500.000/tahap).

6. Disabilitas berat: Rp2.400.000/tahun (Rp600.000/tahap).

7. Lansia 60+: Rp2.400.000/tahun (Rp600.000/tahap).

8. Korban pelanggaran HAM berat: Rp10.800.000/tahun (Rp2.700.000/tahap).

2. Besaran bansos BPNT 2026

Untuk bansos BPNT, besaran yang akan diterima oleh penerima sebesar Rp200.000 per bulan. Bantuan ini dalam beberapa kasus bisa dicairkan sekaligus untuk beberapa bulan.

4. Syarat penerima bansos PKH dan BPNT

Ilustrasi Syarat penerima bansos PKH dan BPNT (IDN Times/Riyanto)

Untuk ditetapkan menjadi penerima manfaat, masyarakat harus terdaftar dalam sistem pemerintah. Data ini menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan.

Salah satu syaratnya adalah tergolong dalam desil rendah, yaitu golongan desil 1-4. Desil sendiri merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi yang mencakup:

Keterangan individu (pekerjaan, pendidikan)
Keterangan rumah (kondisi rumah, daya listrik)
Kepemilikan aset

Berdasarkan laman resmi cekbansos.kemensos.go.id, terdapat sepuluh kategori desil yang ditetapkan. Penerima manfaat bansos PKH dan BPNT merupakan masyarakat dengan desil 1-4 dan mereka merupakan prioritas dalam bantuan tersebut.

5. Proses penyaluran bansos PKH dan BPNT

ilustrasi penyaluran bansos (IDN Times/Aditya Pratama)

Proses penyaluran bansos PKH dan BPNT disalurkan melalui bank yang tergabung dalam Himbara. Bank ini merupakan pihak yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendistribusikan bantuan.

Meski pada bulan April berlaku percepatan penyaluran bantuan, mekanismenya akan tetap sama seperti sebelumnya. Masyarakat diimbau untuk tidak perlu panik terkait sistem pendistribusiannya.

Itulah penjelasan mengenai pencairan bansos PKH dan BPNT secara lengkap. Dengan mengetahui informasi tersebut, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek status penerimaan dan selalu memantau informasi lanjutan dari situs resmi pemerintahan.