Patut Dicontoh, Ini Cara Sejumlah Negara Tangani Kekerasan Seksual Online

Negara Kanguru ini punya penanganan kasus KSBE yang terbilang baik dan efektif. Berdasarkan laporan hasil kajian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berjudul Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman yang terbit pada tahun 2022, dijelaskan bahwa Australia memiliki pendekatan khusus melalui pembentukan eSafety Commisioner. eSafety menerbitkan laporan tahunan untuk memberikan data statistik terkait keluhan penyalahgunaan dunia maya.

Melalui eSafety, masyarakat bisa melaporkan konten maupun materi pelecehan seksual secara online. Nantinya, laporan itu akan ditindaklanjuti secara cepat oleh pihak berwenang. Selain itu, pemerintah Australia juga mendorong peran jurnalis media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait isu-isu seputar hukum digital yang berlaku serta pelaporan kekerasan.

Kemudian, terkait layanan pendampingan dan pemulihan, pemerintah Australia memiliki hotline 1800RESPECT selama 24 jam yang menyediakan layanan konseling serta dukungan online terhadap penyintas ataupun korban kekerasan seksual.

Negara Jerman memiliki Act of Improve Enforcement of the Law in Social Networks yang disahkan pada tahun 2017. Kebijakan tersebut mewajibkan platform media sosial untuk menyediakan sistem pengaduan yang efektif dan bertindak tegas pada konten-konten yang ilegal, termasuk ujaran kebencian dan kekerasan seksual online. Kemudian, Jerman juga mengeluarkan The Protection Against Violence Act yang memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh perlindungan saat dirinya dilecehkan.

Di Korea Selatan, beberapa upaya penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui call center dan support center. Pemerintah Korea Selatan membentuk program bernama The “1366” Women’s Call Center yang di dalamnya terdapat Hotline for Women yang menyediakan layanan konseling serta layanan darurat lainnya. Kemudian, pemerintah juga membentuk Digital Sexual Violence Support Centre yang menawarkan layanan konseling, pencarian, dan penggunaan platform, laman situs, ataupun blog untuk menghapus konten-konten ilegal secara permanen.

Singapura juga punya kebijakan hukum yang kuat terkait kasus kekerasan seksual dengan disahkannya Protection from Harassment Act (POHA) yang mulai berlaku pada November 2014 lalu. Dilansir laman Singapore Legal Advice, POHA bertujuan untuk melindungi orang-orang dari menjadi sasaran pelecehan atau penguntitan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Korban pelecehan di Singapura juga punya pilihan menuntut pelaku untuk memperoleh kompensasi.

Melalui regulasi POHA, segala bentuk tindakan yang bertujuan melecehkan, mengintimidasi, menimbulkan tekanan mental, mempermalukan, atau menjatuhkan martabat korban ditetapkan sebagai tindak pidana.

Negara Filipina juga telah memiliki payung hukum terkait kekerasan seksual. Oleh karena itu, pemerintah Filipina bisa menangani kasus ini mulai dari pengawasan, pelaporan, pemantauan tersangka, hingga penjatuhan vonis melalui bantuan kelompok anti-Cyber Crime maupun LSM.

LSM di Filipina aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta penegak hukum untuk mengenali potensi KSBE yang dapat dilaporkan pada Women and Children Protection Center (WCPC). Lembaga-lembaga tersebut bahkan sudah punya sistem monitoring serta evaluasi yang baik, seperti database kasus, alat, dan alur proses hukum. Adapun sejumlah lembaga khusus yang bergerak dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Filipina, di antaranya:

Dari sejumlah strategi negara di atas dalam menangani kasus KSBE, kita jadi semakin memahami bahwa penanganan kasus kekerasan seksual online itu memerlukan kolaborasi dari berbagai macam pihak. Langkah-langkah yang progresif serta pencegahan yang preventif diperlukan untuk melindungi korban kekerasan seksual secara suportif di samping meminimalisasi ruang gerak kejahatan itu. Semoga negara kita dapat terus memperkuat perlindungan korban KSBE, ya!