1.666 Kasus Korupsi di 2024, KPK Ingatkan Keluarga Pejabat Tak Glamor

26 Mei 2025, 13:21 WIB

Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim (kedua dari kanan) bersamaPlh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Firies Mount di Kota Bogor, saat memberi keterangan pers di sela bimbingan teknis pencegahan korupsi dari dorongan gaya hidup keluarga, Senin (26/5/2025). (Linna Susanti/IDN Times).

Intinya sih...

Keluarga pejabat harus hindari gaya hidup mewah agar tidak memicu kasus korupsi
1.666 kasus korupsi terjadi di Indonesia pada 2024, dengan 1.680 pelaku laki-laki dan 155 pelaku perempuan
KPK adakan bimbingan teknis antikorupsi untuk pejabat, pelaku usaha, dan keluarga pejabat di Kota Bogor

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bogor, IDN Times - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso, menekankan pentingnya peran keluarga pejabat, khususnya istri, untuk tidak menuntut gaya hidup mewah, mengingat terdapat 1.666 kasus korupsi secara nasional pada 2024 didorong dari kebutuhan orang-orang terdekat.

Gaya hidup glamor keluarga disebut menjadi salah satu pemicu munculnya kasus korupsi.

"Jangan sampai harus mencari sumber materi yang tidak sah hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup," ujarnya kepada wartawan di sela bimbingan teknis pencegahan korupsi di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (26/5/2025).

Maraknya kasus korupsi di Indonesia pada 2024 kembali menjadi sorotan. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kota Bogor mengadakan bimbingan teknis selama tiga hari kepada para pejabat, pelaku usaha, serta keluarga pejabat untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi.

1. Sepanjang 2024 terdapat 1.666 kasus korupsi

Data korupsi dari KPK. (Dok KPK)

KPK mencatat, terdapat 1.680 pelaku korupsi laki-laki dan 155 pelaku korupsi perempuan di Indonesia sepanjang 2024.

Kasus korupsi itu menjerat 360 anggota DPR dan DPRD. Ada pula 41 orang kepala lembaga atau kementerian, empat duta besar, delapan komisioner, 30 gubernur, 171 wali kota, bupati dan wakil wali kota atau wakil bupati, 432 orang eselon I,II,III dan IV, 31 orang hakim, 13 orang jaksa, enam orang polisi, 19 orang pengacara, 468 orang dari pihak swasta, 12 orang dari korporasi dan 240 orang di bidang lain-lalin.

Terdapat 1.666 kasus korupsi berdasarkan modus, sebanyak 407 kasus pengadaan barang/jasa/KN, 28 kasus perizinan, 1.052 kasus gratifikasi atau penyuapan, 44 kasus pungutan atau pemerasan, 57 kasus penyalahgunaan anggaran, 64 kasus TTPU, 14 kasus merintangi proses KPK.

2. Dedie Rachim ingatkan pejabat untuk tanggung jaawab pada masyarakat

Data kasus korupsi. (Dok KPK).

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, yang juga mantan pejabat KPK, mengingatkan bahwa setiap individu yang menjabat memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.

"Setiap individu punya tanggung jawab melayani masyarakat semaksimal mungkin, pastikan keluarga tidak flexing, ingin materi meningkat, ingin terlihat," ucap Dedie.

Ia mengapresiasi bimbingan teknis yang juga menyasar perempuan, karena perempuan memiliki peran sosial penting sebagai penyeimbang dalam kehidupan pejabat.