10 Kementerian Diduga Dibobol Hacker, Pemerintah Diminta Segera Cek

Kendati demikian, Pratama mengatakan, informasi soal peretasan ini bisa saja baru klaim sepihak, sehingga perlu menunggu buktinya seperti pada kasus e-HAC Kemenkes beberapa waktu lalu.

Pratama menjelaskan, bila pelaku sudah membagikan bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya perusakan situs web (deface situs web), baru bisa disimpulkan kebenaran soal peretasan itu. Apalagi, 10 kementerian/lembaga mana saja yang diretas masih belum jelas.

Namun, bila ini spionase antarnegara, ujar dosen pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas.

Terlepas dari itu semua, ujar Pratama, informasi ini tetap bagus sebagai trigger (pemicu) semua kementerian/lembaga pemerintah di Indonesia untuk mulai mengecek sistem informasi dan jaringannya.

"Lakukan security assessment di sistemnya masing-masing. Perkuat pertahanannya, upgrade sumber daya manusianya, dan buat tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing," kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Pada pertengahan 2020, kata Pratama, juga terjadi isu serupa di lingkungan Kemenlu dan beberapa BUMN. Saat itu ada warning dari Australia bahwa email salah satu diplomat Indonesia mengirimkan malware aria body ke email salah satu pejabat di Australia Barat.

Menurut dia, email dari diplomat Indonesia sudah berhasil diambil alih oleh peretas, yang diperkirakan kelompok Naikon asal Tiongkok. Namun, hal ini juga belum diketahui persis hanya email saja atau sampai perangkat yang diretas.

"Masalahnya, banyak malware yang dibuat dengan tujuan menyamai kemampuan malware pegasus yang bisa melakukan take over smartphone," katanya.

Pratama menilai perlu melakukan deep vulnerability assessment atau kerentanan terhadap sistem yang mereka miliki, serta melakukan penetration test (tes penetrasi) secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan.

Ia juga menganjurkan menggunakan teknologi honeypot. Ketika terjadi serangan, hacker (peretas) akan terperangkap pada sistem honeypot ini, sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya.

Selain itu, perlu memasang sensor cyber threats intelligence untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.

Menurut dia, yang paling penting adalah membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar-standar keamanan informasi yang sudah ada.

Terkait info peretasan 10 kementerian/lembaga, CISSReC telah mencoba melakukan profiling threat actor (membuat profil aktor ancaman).

Bila ini spionase antarnegara, Pratama menekankan, pemerintah harus segera melakukan segala langkah untuk mengetahui apakah tindak spionase ini terkait dengan konflik Laut China Selatan atau tidak. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir tensi terkait dengan isu ini memang meningkat di kawasan Asia Tenggara.

Ia berharap semoga info terkait dengan hal itu menjadi momentum perbaikan keamanan siber di lembaga negara