Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo mengungkapkan, sebanyak 10 rumah sakit terancam putus kontrak dengan BPJS Kesehatan karena belum memperpanjang masa terakreditasi sampai Juni 2019.
Bambang mengatakan, 10 rumah sakit tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan jumlah tersebut bisa berubah.
"Sampai Juni, ada 10 rumah sakit yang berpotensi bermasalah," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (7/5).
Bambang merinci dari 2.430 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ada 720 rumah sakit yang mendapatkan rekomendasi akreditasi pada Januari 2019.
"Kemudian dari 720 rumah sakit tersebut hanya 29 yang belum mendaftar akreditasi," ujarnya.
Lebih lanjut Bambang menerangkan, untuk rumah sakit yang masa berlaku akreditasinya sampai Juni 2019 ada 127 rumah sakit. 67 di antaranya sudah selesai dan 50 rumah sakit sedang menunggu survei dari Karst dan 10 rumah sakit yang belum mendaftar.
10 rumah sakit tersebut tersebar di sejumlah kabupaten atau kota di Indonesia yakni Kabupaten Blora, Kabupaten Mimika, Kabupaten Seruyan, Kabupaten O.K.U Timur, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sarolangun, Kota Bandung, Kota Makassar (2 RS), dan Kota Bitung.
"Alasannya macam-macam ada yang direktur rumah sakit yang bukan tenaga medis padahal dalam undang-undang sudah jelas serta izin operasional," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KARS Djoti Atmodjo menegaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan rumah sakit untuk memperoleh izin operasional yang sebetulnya tidak memenuhi persyaratan.
Semula, KARS membuat batasan rumah sakit yang belum memenuhi persyaratan bisa mengajukan akreditasi asalkan komitmen dan bertanggung jawab.
"Jika mereka daftar tetap kami layani jadi tidak ada alasan terlambat akreditasi karena tidak ada jadwal dari KARS," tegasnya
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan Maya A Rusady menambahkan akreditasi merupakan syarat mutlak untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Kami imbau agar seluruh rumah sakit segera mendaftar atau melakukan reakreditasi," kata dia.