49,36 Persen Guru Setuju Belajar Tatap Muka Mulai Januari 2021

01 Jan 2021, 12:17 WIB

Ilustrasi Kegiatan belajar mengajar. (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menggelar survei singkat lewat daring dengan bantuan google form terkait persepsi para guru atas rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021.

Survei ini dilakukan pada 19-22 Desember 2020 dan diikuti oleh 6.513 responden. Sebanyak 49,36 persen menyatakan setuju sekolah tatap muka di buka Januari 2021.

"Namun sebesar 45,27 persen tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 5,37 persen," kata Wakil Sekjen FSGI, Mansur dalam keterangannya, Jumat (1/1/2021).

1. Sebanyak 22 persen guru mengatakan jenuh mengajar di rumah

Guru di Jambi Semarakkan Hari Literasi Internasional (Dok. IDN Times)

Jumlah responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 3.215 orang. Terdapat sejumlah alasan yang dipilih mereka dengan menyatakan setuju sekolah tatap muka dibuka Januari 2021.

Sebanyak 22 persen mengatakan bahwa mereka jenuh mengajar secara jarak jauh. Selain itu materi sulit atau sangat sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring sebanyak 54 persen.

"Sebagian siswa yang diajar tidak memiliki alat daring, sehingga tidak mengikuti PJJ sebanyak 9,3 persen," kata Mansur.

2. Ingin mengajar tatap muka karena sinyal tak stabil

Ilustrasi guru mendatangi rumah siswa untuk memberikan materi pelajaran. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Mansur juga mengatakan, salah satu alasan 5,8 persen guru ingin mengajar tatap muka karena sinyal kerap tidak stabil, dan sebanyak 8,9 persen menyebutkan bahwa wilayah responden mengajar merupakan wilayah kepulauan yang masuk zona hijau atau kuning.

“Para guru merasakan bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan materi pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi, karena materi seperti itu tidak optimal diberikan secara daring, tetapi harus melalui pembelajaran tatap muka, minimal seminggu sekali,” kata dia.

3. Alasan guru tak setuju mengajar tatap muka

Ilustrasi Sekolah di Tengah Pandemik COVID-19. ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha

Jumlah responden yang menyatakan tidak setuju sekolah tatap muka dilaksanakan tercatat 2.948 orang. Para guru ini memiliki alasan, sebanyak 40,70 persen mengatakan kasus COVID-19 masih tinggi, kemudian khawatir tertular COVID-19 di sekolah sebesar 27,74 persen.

"Sudah berusia di atas 50 tahun ditambah penyakit penyerta sebesar 10,44 persen," kata Mansur.

Selain itu, guru-guru tersebut juga merasa infrastruktur dan protokol kesehatan atau SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolahnya belum memadai sebesar 14,31 persen dan sebesar 6,8 persen di antaranya adalah belum ada sosialisasi protokol kesehatan dari pihak sekolah dan tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga harus naik angkutan umum yang rentan tertular COVID-19.

“Mayoritas responden memang menolak buka sekolah tatap muka karena masih tinggi kasus, pandemik belum dapat dikendalikan pemerintah, sehingga mereka sangat khawatir tertular COVID-19, apalagi untuk guru-guru yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan disertai pula dengan penyakit penyerta seperti diabetes, jantung dan lain-lain,” kata Mansur.

4. Rekomendasi yang diberikan FSGI

Ilustrasi aktivitas di sekolah (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

FSGI mendorong pemerintah daerah hati-hati dalam memutuskan membuka sekolah pada Januari 2021 karena kasus COVID-19. Jika sekolah dibuka Januari 2021 butuh waktu lama untuk menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru sekolah.

"FSGI mendorong tes antigen untuk seluruh pendidik dan peserta didik yang akan melakukan pembelajaran tatap muka," kata Mansur.

Untuk diketahui, survei ini diikuti guru dari sejumlah provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I.Yogjakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat.

Para guru dalam survei ini mengajar pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 44,52 persen, yang mengajar jenjang SD/sederajat sebanyak 25,32 persen; yang mengajar jenjang SMA 15,35 persen dan jenjang SMK 14,60 persen, sedangkan sisanya 0,21 persen mengajar di SLB (Sekolah Luar Biasa).

Adapun wilayah kerja responden mayoritas berada di Pulau Jawa (63,7 persen), sedangkan di luar Jawa hanya 36,3 persen).