5 Fakta Kesaksian Ahli Hukum yang Meringankan Ferdy Sambo dan Istri

Elwi Danil menyampaikan bahwa masing-masing unsur pasal pembunuhan harus disertakan dengan dua alat bukti. Beberapa unsur yang dimaksud tersebut yakni unsur kesengajaan, unsur direncanakan terlebih dahulu, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Hal ini merujuk pada hukum pidana Indonesia yang menganut teori dualistik. Teori ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Tanah Air memisahkan perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana, yang salah satu elemen pentingnya adalah kesalahan.

“Kalau pasal yang didakwakan itu sesuai dengan asas hukum actori incumbit probatio, actori onus probandi: siapa yang mendakwa maka ia harus membuktikan dakwaannya. Pada ketika ia tidak bisa membuktikan dakwaannya, maka konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas,” jawab Elwi.

Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa Putri Candrawathi dinilai paling banyak berbohong dalam kasus pembunuhan Brigadir J, berdasarkan hasil tes poligraf miliknya. Di sisi lain, Elwi mengatakan, hasil tes poligraf menggunakan lie detector harus dikesampingkan jika melanggar peraturan pemeriksaan.

"Proses penemuan atau proses mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada peraturan yang harus diacu, ada SOP yang harus diacu seperti yang tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Kapolri yang mengatur dengan cara bagaimana orang diperiksa,” ujar Elwi.

Kemudian, ia mengaitkan tes poligraf tersebut dengan teori buah dari pohon yang beracun. Apabila pohonnya beracun, kata dia, maka apapun yang dihasilkan pohon itu juga pasti beracun.

“Sehingga demikian kalau kita kaitkan dengan proses penemuan alat bukti, kalau seandainya proses penemuan alat bukti itu tidak benar maka alat bukti itu juga menjadi sesuatu yang tidak benar,” ucap dia.

Elwi juga menyebut, ketika ada seorang yang tidak segera melaporkan atau mencegah suatu tindak pidana pembunuhan, bukan berarti orang tersebut ikut melakukan aksi kejahatan itu juga.

Menurut Elwi, tindak pidana pembunuhan seperti diatur dalam Pasal 338 dan 340 itu merupakan delik yang baru bisa dikatakan sebuah delik apabila pelakunya bertindak secara aktif.

"Sikap tidak melaporkan akan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, menurut saya tidak bisa dikategorikan telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan," ujar dia.

Selain itu, Elwi juga mengungkapkan bahwa Majelis Hakim layak tidak menghadirkan saksi justice collaborator (JC) apabila dinilai banyak berbohong dan berperilaku tidak baik. 

Hal ini berkaitan dengan penasihat hukum Sambo dan Putri, Febri Diansyah yang menyatakan bahwa keterangan Richard Eliezer alias Bharada E berbeda antara di persidangan dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Bharada E dinilai tidak pantas menyandang status JC karena memberi informasi tidak jujur.

“Karena sekalipun orang itu diusulkan untuk menjadi JC kalau seandainya Yang Mulia majelis hakim menolak dia untuk menjadi JC, maka dengan alasan sering berbohong, perilakunya tidak baik dan sebagainya, itu tentu dia tidak bisa diterima dan tidak layak untuk dihadirkan di persidangan sebagai JC,” jelas dia.

Mengenai perintah Sambo kepada Bharada E untuk menghajar Brigadir J, Elwi menyebut, perlu ahli bahasa untuk menerjemahkan kalimat 'Hajar Chad!' tersebut. 

Sebab, Sambo bersikukuh mengatakan bahwa dirinya hanya meminta Bharada E untuk sekadar menghajarnya saja bukan menembaknya. Sedangkan, Bharada E justru berpendapat sebaliknya.

“Tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa itu. Mungkin biasanya di tengah masyarakat atau institusi tertentu ada, apa yang dipahami dengan istilah hajar itu. Maka apa yang dipahami itulah yang bisa dibenarkan sebagai pedoman untuk menemtukan pengertian dari hajar tersebut,” ujarnya.