5 Faktor Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo Anjlok

Hanta menjelaskan, tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi persoalan bagi 44,3 persen publik.

Kondisi tersebut berimbas pada meningkatnya biaya hidup. Berdasarkan survei, sebanyak 62,5 persen publik menyatakan pengeluaran mereka selama satu tahun terakhir meningkat.

Sementara, sebanyak 58,7 persen responden menyatakan pendapatan mereka dalam satu tahun terakhir dalam kondisi baik. Hanta menilai, peningkatan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan kondisi pendapatan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap keuangan masyarakat.

"Pada akhirnya, daya beli publik merosot tajam dan memicu rasa ketidakpuasan yang makin membesar terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pada bidang ekonomi secara umum," kata Hanta.

Selain mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi persoalan. Sebanyak 51,6 persen publik menilai pemerintah tidak berhasil menciptakan lapangan kerja, sedangkan 57,3 persen menyatakan pemerintah tidak berhasil menurunkan angka pengangguran.

Menurut Hanta, kondisi tersebut memperberat tekanan ekonomi keluarga karena masyarakat memiliki ekspektasi besar kepada pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan menjaga sumber penghasilan.

Faktor berikutnya adalah persoalan dalam implementasi program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut Hanta, MBG yang sebelumnya menjadi salah satu program utama Prabowo-Gibran menghadapi sejumlah polemik dalam implementasinya. Mulai dari kasus keracunan massal, persoalan kualitas makanan, dugaan mismanajemen, hingga kasus korupsi yang menyeret jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Rangkaian persoalan itu, kata Hanta, memicu sentimen negatif terhadap MBG. Bahkan, sebanyak 44,6 persen publik kini menyatakan program tersebut tidak perlu dilanjutkan. Angka itu lebih tinggi dibandingkan 42,1 persen responden yang mendukung MBG tetap diteruskan.

Hanta juga menyoroti pelaksanaan KDMP. Meski 76,9 persen publik mengaku mengetahui program tersebut, sebanyak 55,6 persen di antaranya tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor ketiga, Hanta melanjutkan, adalah rendahnya kinerja para menteri dan pejabat pemerintah. Ia menilai berbagai gagasan besar Presiden Prabowo kerap menghadapi persoalan ketika masuk tahap pelaksanaan di tingkat kementerian dan lembaga.

Survei Poltracking mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri dan pejabat di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran hanya mencapai 47 persen.

Angka tersebut berada di bawah 50 persen. Kondisi ini, menurut Hanta, turut berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan. Sebanyak 51,9 persen publik bahkan mendesak Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri yang menangani bidang ekonomi dan hukum.

"Artinya rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri, berkontribusi terhadap menurunnya approval rating dari pemerintah saat ini," kata Hanta.

Ia juga menilai strategi komunikasi pemerintah masih menjadi persoalan. Sebanyak 51,2 persen publik menilai komunikasi pemerintah baik, sementara 40,2 persen menyatakan tidak baik.

Menurut Hanta, jajaran menteri dan pejabat pemerintah harus lebih aktif menjelaskan kebijakan serta merespons berbagai polemik. Sebab, beban komunikasi pemerintah tidak bisa hanya bertumpu pada Presiden Prabowo.

Jika pemerintah gagal mengisi ruang komunikasi publik, menurut dia, kekosongan tersebut berpotensi diisi narasi lain yang dapat memicu sentimen negatif terhadap pemerintah.

Keempat, Hanta menilai, persepsi publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi turut memicu penurunan kepuasan terhadap pemerintah.

Sebanyak 46,5 persen publik menilai penegakan hukum tidak baik. Sementara, 45,5 persen responden memberikan penilaian tidak baik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Hanta, persoalan tersebut semakin menjadi perhatian ketika terdapat pejabat pemerintah maupun oknum penegak hukum yang terjerat kasus hukum.

"Publik tidak lagi mengukur komitmen pemberantasan korupsi dari kerasnya 'kutukan' korupsi di atas panggung. Namun, dari tindakan nyata presiden dan para pembantunya," ujarnya.

Faktor terakhir yang dinilai memengaruhi penurunan tren kepuasan publik, adalah melemahnya fungsi checks and balances serta persepsi publik mengenai hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Hanta menilai strategi politik Prabowo yang merangkul hampir seluruh kekuatan partai, telah menciptakan pemerintahan yang relatif solid. Namun, kondisi tersebut juga berdampak pada minimnya keberadaan oposisi kritis di parlemen.

Menurut Hanta, absennya oposisi yang kuat dapat membuat setiap kelemahan dalam kebijakan pemerintah tidak mendapatkan koreksi yang konstruktif dan terarah sejak awal.

"Tanpa checks and balances dalam demokrasi, setiap celah kebijakan dalam program pemerintah luput dari koreksi yang konstruktif dan terarah," kata dia.

Kondisi itu, menurut Hanta, membuat setiap persoalan dalam implementasi kebijakan berpotensi langsung memicu penghakiman dan sentimen negatif secara masif dari masyarakat.

Hanta mencontohkan MBG yang 44,6 persen publik menilai tidak perlu dilanjutkan, serta KDMP yang diragukan 55,6 persen publik, mampu menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Selain itu, ia menyoroti munculnya persepsi publik mengenai adanya disharmoni antara Prabowo dan Gibran. Menurut Hanta, sejumlah sinyal dan gestur yang tertangkap di ruang publik dinilai dapat memunculkan persepsi negatif mengenai hubungan kedua pemimpin tersebut.

Persepsi tersebut, kata Hanta, juga berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo. Situasi itu dinilai secara tidak langsung dapat memengaruhi penilaian publik terhadap keharmonisan pemerintahan.

Hanta mengatakan, kondisi tersebut ikut menjelaskan tingkat kepuasan publik terhadap stabilitas politik yang hanya mencapai 51,9 persen atau nyaris berada di bawah 50 persen.

"Ketidakselarasan antara dua figur tersebut, secara tidak langsung memengaruhi penilaian publik terhadap harmoni pemerintahan—terutama hubungan presiden dengan wakil presiden," kata Hanta.