Jakarta, IDN Times - Pileg dan Pilpres 2019 kini sudah memasuki tahapan kampanye. Namun, daftar pemilih tetap (DPT) masih dalam proses penyempurnaan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
KPU RI pada 5 September lalu sudah melakukan rapat rekapitulasi DPT untuk Pemilu 2019. Kendati, per November 2018 jumlah DPT di beberapa daerah masih berubah, setelah melakukan perbaikan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap kedua.
Sepert dikutip dari berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT, KPU sudah menetapkan DPT tingkat nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten, 7.201 kecamatan, 83.3370 desa/kelurahan, dan 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Lalu, untuk jumlah pemilih laki-laki 92.292.0671 dan perempuan 92.929.422 dengan total jumlah keseluruhan 185.732.093.
Di sisi lain, beberapa provinsi masih mengalami perbaikan DPT setelah dilakukan DPTHP tahap kedua (DPTHP 2). KPU Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan menetapkan setelah melakukan DPTHP 2 sebanyak 224.273 jiwa.
“Bawaslu dan KPU bersama Kementerian Dalam Negeri ada coklit (pencocokkan dan penelitian) terbatas, sehingga di tingkat KPU kabupaten melakukan koordinasi untuk pencermatan ulang terhadap DPTHP yang ditetapkan 13 September itu,” kata Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Zainal Abidin, seperti dilansir kantor berita Antara.
Selain itu, DPT di Surakata, Jawa Tengah, juga mengalami perbaikan sebanyak 421.301. KPU Provinsi Maluku Utara pun melakukan perbaikan DPT sebanyak 805.685 setelah DPTHP 2. Lain halnya di Provinsi Madiun, Jawa Timur yang mengalami pengurangan DPT 148.079, setelah DPTHP 2 per November 2018.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan isu DPT ini akan terus ada sepanjang tahun politik, karena kontribusi satu suara pemilih sangat berarti dalam kontestasi pemilu.
"Karena ada seorang kepala daerah, di pilkada serentak, menang hanya selisih dua suara. Jadi satu suara pun itu sangat berarti menentukan kemenangan," kata Mendagri di Badung, Bali, Sabtu (20/10).
Walaupun KPU sudah menetapkan DPT, di sisi lain lembaga penyelenggara itu juga berupaya agar semua hak pilih warga negara terjamin dengan baik. Dengan cara melapor langsung ke kelurahan, warga juga bisa melaporkan secara daring.
“Bisa via online kalau ada yang belum terdaftar, langsung keluarnya lapor online. Udah kamu tinggal masukkan datamu, asalkan satu, datamu adalah data e-KTP sudah direkam,” kata Ketua KPU Arief Budiman, Jakarta, Minggu (14/10).
Pemilihan Calon Legislatif dan Pemilihan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden 2019 akan dilakukan serentak pada 17 April 2019. Pilpres 2019 akan diramaikan dua pasangan calon, yakni Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kedua pasangan capres-cawapres kini tengah memasuki tahapan masa kampanye, yang dimulai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sementara, jadwal iklan pasangan capres-cawapres Pilpres 2019 di media massa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengizinkan pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019.
Iklan kampanye ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye. Iklan kampanye itu berjalan selama 21 hari hingga satu hari jelang masa tenang yang akan berlangsung selama tiga hari, 13 April hingga 16 April 2019.