5 Hal Unik dari Pilkada Papua

Walaupun jumlah DPT sudah diketahui, tapi pada kenyataannya ada 70 persen yang belum punya KTP Elektronik lho! Data ini diperoleh dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mempertanyakan soal kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pilkada serentak di Papua. Sebab, untuk bisa mendapatkan hak pilih, maka warga harus memiliki KTP Elektronik atau surat keterangan pengganti.

Ia mengingatkan agar jangan sampai kembali terjadi peristiwa di Pilpres 2014 lalu yang bergulir hingga ke Mahkamah Konstitusi. 

"Saat itu, hasil Pilpres 2014 yang dibawa ke MK adalah Papua, terkait pemutakhiran suara pemilih dan sistem noken, di mana ada suara salah satu paslon yang nol," ujar Titi di kantor KPU pada akhir Januari lalu. 

Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan institusinya sudah mendesak agar masyarakat Papua segera melakukan proses perekaman KTP Elektronik secara bersama-sama karena sudah masuk ke tahapan Pilkada. Nah, buat kamu di Papua yang belum punya KTP Elektronik, segera deh ke kantor kelurahan terdekat untuk mendaftar. 

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan salah satu pemicu terjadinya konflik dalam Pilkada Papua yakni adanya penggunaan budaya asli Papua atau yang disebut Sistem Noken. Sistem tersebut telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009. 

Ia menjelaskan ada dua mekanisme penggunaan sistem noken. Pertama, penggunaan noken untuk menggantikan kotak suara. Surat suara diletakan di dalam tas noken yang biasanya dipegang oleh para saksi dari pasangan calon. 

Kedua, sistem noken di mana kepala suku memilih untuk dan atas nama pemilih di kelompok sukunya. Masalahnya, kedua mekanisme ini tidak bersifat rahasia.

"Jadi, bukan pemilihan langsung yang rahasia, di mana satu orang-satu suara-satu nilai. Tetapi, pemilihan konsensus yang biasanya berdasarkan kesepakatan atau keputusan bersama di suatu suku yang diwakili melalui kepala suku," kata dia.

Titi mengatakan, karena tidak bersifat rahasia, sistem tersebut sangat rawan kecurangan. Maka, tak heran kalau pelaksanaan sistem noken sering berujung ke perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. 

Dalam Pilkada serentak di Papua tahun ini, warga akan memilih Gubernur dan enam bupati baru. Kabupaten yang mengikuti Pilkada yaitu Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, Biak Numfor dan Mimika. 

Tapi seperti yang sudah disebut sebelumnya, Pilkada Papua ini rawan konflik. Selain punya potensi besar akan berakhir ricuh dan bisa jatuh korban, ada juga ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. 

Oleh sebab itu, Kapolda Papua Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan telah berupaya untuk mengantisipasi pergerakan kelompok tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan pemetaan dan dialog dengan tokoh-tokoh kelompok tersebut.

Jadi, gak perlu khawatir ya guys. Semoga saja Pilkada bisa berjalan dengan aman dan lancar. 

Dalam Pilkada kali ini hanya ada dua pasang bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berlaga. Mereka adalah pasangan petahana Lukas Enembe dan Klemen Tinal serta John Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae. 

Sebelumnya, sempat ada satu pasang calon lainnya, yakni Ones Pahabol dan Petrus Yoram Mambai. Namun, KPU Provinsi Papua menolak pendaftaran calon ini, karena kurang memenuhi persyaratan. 

Sebagai paslon petahana, mereka diusung oleh sembilan partai politik dengan total 42 kursi di DPRD. Sembilan parpol pendukung mereka yakni Partai Demokrat (16 kursi), Partai Golkar (6 kursi), Partai Hanura (5 kursi), PKB (5 kursi), Partai Nasdem (3 kursi), PKS (3 kursi), PAN (2 kursi), PKPI (2 kursi) dan PPP (1 kursi).

Sedangkan paslon Ones Pahabol dan Petrus Yoram Mambai hanya diusung oleh dua parpol dengan total 13 jursi di DPRD. Kedua parpol itu yakni PDI Perjuangan (6 kursi) dan Partai Gerindra (7 kursi). 

Pengambilan nomor urut pun sudah dilakukan. Paslon petahana mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan John Wempi-Habel Melkias mengambil nomor urut 2.