6 Provinsi Jadi Prioritas Pemerintah Hadapi Ancaman Karhutla

22 Agu 2026, 08:17 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

6 Provinsi Jadi Prioritas Pemerintah Hadapi Ancaman Karhutla

Pemerintah menetapkan enam provinsi di Kalimantan dan Sumatera sebagai wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

Pemerintah menetapkan siaga tinggi karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, dengan puncak risiko diprediksi Agustus–September 2026.
Asap karhutla terdeteksi melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia sejak 6 Agustus, sementara El Nino diprakirakan bertahan hingga awal 2027 dan memperpanjang kondisi kering.
Karena modifikasi cuaca belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus, penanganan mengandalkan satgas darat dan udara dengan 38 pesawat, serta dorongan mencabut aturan yang mentoleransi pembakaran lahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi menetapkan status siaga tinggi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi krusial wilayah Sumatera dan Kalimantan. Langkah antisipasi ini diambil guna membendung lonjakan titik api yang diprediksi mencapai puncaknya sepanjang Agustus hingga September 2026.

Enam wilayah yang masuk radar penanganan utama meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, serta Jambi.

Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi puncak risiko karhutla terjadi pada Agustus hingga September 2026.

“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” tulis rilis resmi hasil rakor tersebut, Sabtu (22/8/2026).

1. Sebaran asap mulai terdeteksi menyeberang ke Malaysia

Pemerintah menetapkan enam provinsi di Kalimantan dan Sumatera sebagai wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Dok/Istimewa).

Data pemantauan satelit periode 1–20 Agustus 2026 memperlihatkan dinamika angin musim peralihan yang bertiup kuat dari arah tenggara menuju barat. Arah angin ini memicu kekhawatiran meluasnya dampak polusi udara hingga ke negara tetangga.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi pergerakan asap karhutla telah terdeteksi melintasi perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia sejak 6 Agustus 2026.

2. El Nino bertahan lama, tim darat jadi tumpuan utama

Ilustrasi kebakaran hutan (unsplash.com/Matt Howard)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El Nino berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini berpotensi membuat cuaca di Indonesia lebih kering dengan durasi yang lebih panjang.

BNPB menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan masih sangat minim. Dengan kondisi tersebut, penanganan karhutla untuk sementara mengandalkan operasi satgas darat dan udara.

Pemerintah menempatkan operasi satgas darat sebagai ujung tombak untuk menekan luas lahan yang terbakar. Untuk itu, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) diminta memperkuat dukungan logistik, peralatan, dan personel di lapangan.

3. Mobilisasi 38 pesawat dan ketegasan larangan bakar lahan

Ilustrasi kebakaran hutan (freepik.com/freepik)

Guna mendukung efektivitas penanganan di darat, satgas udara mengerahkan kekuatan penuh sebanyak 38 armada udara. Total kekuatan ini mencakup 13 unit armada patroli serta 25 unit helikopter pemadaman (water bombing).

Sebagian armada disiapkan secara multifungsi agar dapat beralih peran dengan cepat sesuai kebutuhan darurat di lapangan.

Melengkapi tindakan taktis tersebut, pemerintah pusat mendesak seluruh pemerintah daerah untuk mencabut regulasi lokal yang masih mentoleransi praktik pembersihan lahan dengan cara dibakar.