Airlangga: Karhutla Kalimatan Berdampak ke Ekonomi
- Karhutla di Kalimantan mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah memperkuat penanganan dan mengalokasikan sumber daya untuk menekan dampak lebih luas.
- Ekonomi Kalimantan tumbuh 4,10 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, berkontribusi 8,15 persen terhadap PDB nasional, dengan penopang industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.
- DPR mendesak status bencana nasional karena asap mengganggu kesehatan, transportasi, dan aktivitas warga; BNPB mencatat hotspot terbanyak di Kalimantan Tengah, mencapai 767 titik.
Jakarta, IDN Times - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah pun memperkuat penanganan karhutla untuk menekan dampak yang lebih luas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, karhutla dapat mengganggu kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan upaya dan sumber daya untuk menangani kebakaran tersebut.
"Ya tentu dampak perekonomian di wilayah tersebut karena kegiatan ekonomi kan terganggu. Plus perlu ada penanggulangan terhadap karhutla tersebut," kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
1. Kontribusi ekonomi kalimantan ke perekonomian nasional 8,15 persen
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (unsplash.com/Mathieu Stern) Bila mengacu data BPS, perekonomian Pulau Kalimantan tumbuh 4,10 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II-2026 dengan kontribusi ke PDB sebesar 8,15 persen. Pertumbuhan tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen pada periode yang sama.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada kuartal II-2026 ditopang oleh sejumlah sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.
Secara regional, Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, yakni 1,76 persen. Disusul Kalimantan Barat sebesar 0,85 persen, Kalimantan Selatan 0,78 persen, Kalimantan Tengah 0,38 persen, dan Kalimantan Utara sebesar 0,33 persen.
2. Pemerintah fokus tangani kebakaran hutan dan lahan
Ilustrasi kebakaran hutan (freepik.com/freepik) Menurut Airlangga, pemerintah saat ini fokus menangani karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang dinilai meningkatkan risiko kebakaran.
"Ya kan sekarang kita sedang perangi karhutla, karena memang dalam situasi seperti sekarang kan sudah masuk ke El Nino. Jadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan," ujarnya.
3. Desak pemerintah tetapkan bencana nasional untuk karhutla Kalimantan
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan soroti temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Semeru. (IDN Times/Amir Faisol) Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin memburuk.
Karhutla Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat. Kabut asap pekat dampak karhutla juga menurunkan jarak pandang drastis di sejumlah wilayah.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
4. Pemerintah jangan hanya menyajikan titik hotspot
Anggota Komisi IV Daniel Johan sebut kerugian negara imbas pagar laut Tangerang bisa tembus Rp300 T. (Dok. Fraksi PKB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap, sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.
Di beberapa daerah, jarak pandang hanya tersisa antara 10 meter. Bahkan jarak pandang dilaporkan sangat terbatas di beberapa titik terdampak parah, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, serta mengganggu aktivitas warga hingga transportasi udara dan darat. Namun, Daniel meminta, agar pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” kata politikus PKB itu.
