7 Instruksi Jokowi Terkait Penanganan Virus Corona di Indonesia

Dalam ratas hari ini, Jokowi meminta laporan pada Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo, tentang peraturan Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020. Lalu, Jokowi mengingatkan lagi agar kepala daerah untuk satu visi dengan pemerintah pusat dalam menangani virus corona.

"Kemudian juga pentingnya kerja sama antara pusat dan daerah, sehingga komunikasi pusat dan daerah betul-betul selalu dilakukan, sehingga semuanya kita memiliki satu visi, memiliki satu garis yang sama dalam menyelesaikan COVID-19 ini," tutur Jokowi.

Dalam ratas tersebut, Jokowi menyinggung tentang kebijakan pemerintah membebaskan narapidana dari lapas. Jokowi pun menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku bagi narapidana umum, bukan untuk narapidana korupsi.

"Jadi mengenai PP 99/2012 tidak ada revisi untuk ini. Pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," ujar Jokowi.

Berkaca dari negara-negara lain yang telah membebaskan para narapidana guna mencegah penyebaran virus corona, Jokowi mengatakan Indonesia juga akan melakukan hal itu. Ia mengaku telah menyetujuinya.

"Kita juga minggu lalu saya sudah menyetujui agar ada juga pembebasan napi karena lapas kita yang over kapasitas, sehingga sangat berisiko mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita," kata Jokowi.

Namun, lanjut Jokowi, para narapidana yang dibebaskan tentu harus melalui syarat. Kriteria pengawasan juga akan ada bagi napi yang dibebaskan.

"Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu ada syaratnya, ada kriterianya dan juga pengawasannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita," tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pemeriksaan sampel laboratorium mengenai virus corona dipercepat. Hal itu penting agar pasien yang negatif dan positif bisa segera diketahui.

"Kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi, agar lebih cepat dan kita harapkan dengan kecepatan itu kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif," kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi juga mengingatkan kembali agar rapid test dan tes PCR diprioritaskan bagi pasien ODP dan PDP, serta tenaga medis dan keluarganya.

"Saya betul-betul minta agar tes PCR, pelaksanaan rapid test betul-betul diberikan untuk orang-orang yang berisiko tinggi, baik untuk dokter dan keluarganya, sekali lagi untuk yang PDP, ODP," ucap dia.

Lalu, Jokowi mengingatkan agar pengadaan dan distribusi alat perlindungan diri (APD) menjadi prioritas dan perhatian. Ia pun meminta pendistribusian APD ke daerah juga dipantau dengan benar.

"Kita sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah, tapi di daerah itu harus diawasi apakah sudah didistribusikan ke rumah sakit," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa masyarakat yang keluar rumah wajib mengenakan masker. Ia pun meminta menterinya agar menyediakan stok masker yang banyak untuk diberikan kepada masyarakat.

"Terakhir saya melihat, membaca bahwa WHO menganjurkan agar semuanya memakai masker, saya minta penyiapan masker ini sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat," tutur Jokowi.

Dia juga menginginkan agar informasi mengenai perkembangan virus corona disampaikan kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar masyarakat tahu sudah berapa negara yang terkena virus corona dan berapa jumlah kasus yang positif.

"Sudah 207 negara yang terdampak, mestinya ada yang menyampaikan mungkin bukan dari kita tapi perlu disampaikan mengenai 10 negara dengan kasus tertinggi," kata Jokowi.

"Amerika Serikat sekarang sudah 305 ribu, Italia 119 ribu, Spanyol 117 ribu , Jerman 85 ribu, RRT 83 ribu, Prancis 63 ribu, Iran 53 ribu, Inggris 38 ribu, Turki 20 ribu, Swiss 19 ribu," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan itu penting disampaikan agar masyarakat tahu bahwa bukan hanya Indonesia yang terdampak virus corona.

"Biar kita semua memiliki gambaran penyakit ini bukan hanya di Indonesia, tapi di 207 negara dan kasus-kasusnya disampaikan di 10 negara tertinggi ini setiap hari atau dua hari sekali disampaikan tapi sekali lagi bukan dari kita," ucapnya.

Jokowi juga menginstruksikan agar dihitung berapa persen provinsi, kabupaten, kota yang melakukan realokasi dan refocusing anggaran di APBD. Menurutnya hal itu penting untuk bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak virus corona.

"Karena ini penting sekali, jangan sampai kita terlambat terutama yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar segera dinikmati masyarakat," tutur dia.