Bicara Climate Security, Menlu: Ketahanan Nasional Jadi Kunci

24 Sep 2026, 22:22 WIB

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sugiono menilai ketahanan nasional penting untuk menghadapi risiko perubahan iklim dan degradasi ekosistem yang berdampak pada keamanan serta stabilitas negara.
Indonesia mendorong ketahanan lintas sektor, termasuk pangan, air, energi, risk assessment, dan kesiapsiagaan.
Kerja sama multilateral dinilai penting untuk menyediakan pendanaan, teknologi, kapasitas, dan investasi bagi negara berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apa kunci menghadapi risiko perubahan iklim?

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional untuk menghadapi risiko perubahan iklim dan degradasi ekosistem. Menurutnya, ancaman iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh keamanan dan stabilitas negara.

“Penguatan ketahanan nasional merupakan kunci untuk menghadapi risiko perubahan iklim dan degradasi ekosistem,” tegas Sugiono dalam Climate Security Dialogue yang digelar di sela-sela High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-81 di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2026).

Indonesia memandang climate security atau keamanan iklim sebagai persoalan yang berkaitan dengan kemampuan negara dalam melindungi masyarakat, menjaga mata pencaharian dan aktivitas ekonomi, serta mempertahankan stabilitas ketika menghadapi berbagai guncangan.

1. Climate Security bukan sekadar isu lingkungan
ilustrasi celah model kebijakan iklim global (unsplash.com/Greg Rosenke)
Sugiono menilai perubahan iklim perlu dilihat dari dampaknya terhadap ketahanan masyarakat dan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi risiko perubahan iklim secara langsung sehingga langkah adaptasi perlu dilakukan sejak sekarang.
Kondisi tersebut membuat adaptasi perubahan iklim tidak dapat diperlakukan sebagai agenda jangka panjang semata. Ketahanan perlu dibangun secara lintas sektor agar negara mampu menghadapi berbagai risiko yang muncul akibat perubahan iklim dan degradasi ekosistem.
“Penguatan adaptasi perlu dilakukan dengan membangun ketahanan lintas sektor, termasuk pangan, air, dan energi,” jelas Sugiono.
Pendekatan tersebut, lanjut dia, tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Dokumen tersebut menempatkan ketahanan pangan, air, dan energi, serta transisi energi sebagai bagian penting dari respons nasional Indonesia terhadap perubahan iklim.
2. Negara berkembang butuh dukungan
ilustrasi kabut polusi di kota besar akibat udara panas dan aktivitas manusia (freepik.com/freepik)
Indonesia juga menilai penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim tidak dapat hanya mengandalkan upaya nasional. Menurut Sugiono, negara berkembang membutuhkan dukungan kolektif agar dapat melakukan mitigasi dan adaptasi secara lebih efektif.
Dalam forum tersebut, Indonesia menekankan pentingnya risk assessment atau penilaian risiko serta kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Dukungan yang dibutuhkan mencakup akses terhadap pendanaan konsesional, teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi. Dengan dukungan tersebut, negara berkembang diharapkan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk merespons risiko perubahan iklim.
Indonesia juga menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen terkait climate security menjadi aksi nyata. Kerja sama internasional dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks.
3. Indonesia dorong kerja sama multilateral
Menlu Sugiono dorong pemenuhan hak atas pembangunan bagi semua orang di High-Level Meeting to Commemorate the 40th Anniversary of the Declaration on the Right to Development di sela-sela High-Level Week UNGA 81. (Dok. Kemlu RI)
Dalam forum tersebut, Indonesia turut menekankan kerja sama climate security perlu berjalan sejalan dengan kerangka multilateral yang telah ada. Kerja sama tersebut juga perlu mendukung prioritas nasional masing-masing negara.
Indonesia mendorong mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menerjemahkan berbagai komitmen menjadi tindakan konkret. Pendekatan ini diperlukan agar pembahasan mengenai keamanan iklim tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi menghasilkan langkah yang dapat memperkuat kesiapsiagaan.
Climate Security Dialogue digelar oleh Menteri Luar Negeri Inggris bersama Menteri Luar Negeri Kenya dan High Representative Uni Eropa sebagai co-host. Forum tersebut menjadi ruang bagi negara-negara peserta untuk bertukar pengalaman dan membahas langkah praktis menghadapi risiko perubahan iklim dan degradasi ekosistem.
Pembahasan dalam forum mencakup penguatan risk assessment, kesiapsiagaan, serta aksi bersama menghadapi berbagai risiko perubahan iklim. Bagi Indonesia, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong respons kolektif terhadap tantangan climate security.