7 Juta Orang Kena PHK, Ini Pesan Gugus Tugas COVID-19 untuk Pemda

22 Mei 2020, 12:45 WIB

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Kurang lebih tujuh juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga pertengahan Mei, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Karena itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengingatkan, solusi yang harus segera dilakukan adalah upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus corona secara kesinambungan, sehingga pemenuhan ekonomi masyarakat juga terpenuhi.

"Dalam penanggulangan bencana sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah baru. Jangan sampai terjadi hungry man becomes angry man," ujar dia melalui keterangan tertulis, Jumat (22/5).

1. Kepemimpinan yang kuat kepala daerah bisa menyelesaikan masalah

Doni Monardo Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (IDN Times/Fiqih Damar Jati)

Doni menilai hal itu dapat diselesaikan dengan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah yang ia sebut sebagai panglima perang menghadapi COVID-19 di daerah.

Oleh sebab itu, Doni mengajak seluruh kepala daerah agar menunjukkan kepemimpinan yang baik, sehingga masyarakat lebih percaya diri bersatu menghadapi pandemik virus corona, sekaligus terbebas dari permasalahan ekonomi.

“Kita yakin kalau bapak ibu kepala daerah sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak akan terpapar COVID-19, dan juga akan tidak terkapar karena Pemutusan Hubungan Kerja,” ujar Doni saat video conference bersama sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota, Kamis (21/5) malam.

2. Gugus Tugas COVID-19 mengecak kesiapan daerah, untuk terus produktif dan semangat pada era new normal

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kesiapan lokasi isolasi sementara penanganan COVID-19 di Gedung Balai Latihan Kesenian Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2020). Gedung tersebut akan digunakan sebagai tempat isolasi sementara bagi warga yang hasil tes cepatnya (rapid test) reaktif. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Dalam video conference tersebut, Doni juga mengecek kesiapan masing-masing daerah untuk menjadikan wilayahnya semakin produktif dan aman, menuju semangat new normal atau tatanan kehidupan baru. Kesiapan penting karena vaksin masih belum ditemukan dan masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19.

"Sebagaimana merujuk kepada data dan informasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa COVID-19 hingga saat ini belum ada vaksinnya, sehingga Indonesia harus hidup berdamai dengan pandemi ini melalui new normal," ujar dia.

3. Daerah dengan zero case dianggap karena adanya kepemimpinan yang kuat

Rapid test di sebuah rumah sakit di Banten (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan, ada 124 kabupaten atau kota yang belum terdampak COVID-19 atau zero case. Doni meyakini keberhasilan zero case karena kepala daerah memiliki kepemimpinan kuat dan komitmen tinggi.

"Selain itu kondisi geografis juga menjadi faktor pengaruh keberhasilan di daerah tersebut, termasuk masyarakatnya yang mendukung penuh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah," ujar dia.

Oleh sebab itu, Doni memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil menjaga wilayahnya, sehingga tidak terdampak serta terpapar COVID-19.

4. Gugus Tugas COVID-19 menawarkan kesediaan daerah melakukan produktivitas lebih luas

Doni Monardo Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (IDN Times/Fiqih Damar Jati)

Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan kepala daerah di 124 kabupaten atau kota zero case untuk diberikan keleluasaan aktivitas lebih, dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.

“Kesempatan yang kami sampaikan ini hendaknya kami harapkan ada suatu kesanggupan dan kesediaan. Mana daerah yang bersedia untuk melakukan aktivitas yang lebih luas, di bidang produktivitas masyarakat, maka dalam waktu ke depan akan kami sampaikan kepada presiden,” kata Doni.

“Mudah-mudahan tidak lama setelah Idulfitri, kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Dari 124 kabupaten atau kota mana saja yang kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut,” dia melanjutkan.

Dalam mendukung pemerintah daerah, Gugus Tugas COVID-19 juga membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat, sebagai pendampingan kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 dan dampaknya bagi masyarakat.

“Kami akan berusaha membantu meningkatkan upaya daerah agar lebih bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tiap provinsi telah diutus sejumlah LO, mohon kiranya bapak ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan mereka, sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata Doni.