Dino Patti Djalal menegaskan perubahan iklim adalah ancaman eksistensial bagi umat manusia dan menuntut kerja sama global karena dampaknya dirasakan semua negara tanpa terkecuali.
Ia menilai Indonesia berpotensi kembali memimpin diplomasi iklim dunia berkat pengalaman COP13 Bali, keberhasilan menekan deforestasi, serta komitmen pengembangan energi terbarukan menuju net zero emission.
Dino menekankan transisi energi bersih bisa berjalan seiring pertumbuhan ekonomi jika dirancang adil, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

JAKARTA, IDN Times – Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai perubahan iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan hidup, melainkan ancaman terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Menurutnya, tantangan tersebut menjadi isu global yang harus dihadapi bersama oleh seluruh negara.

Dino mengatakan, dampak perubahan iklim saat ini sudah semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia. Mulai dari gelombang panas ekstrem, banjir, hingga cuaca yang semakin tidak menentu menjadi bukti bahwa krisis iklim terus memburuk.

Karena itu, ia menilai narasi mengenai perubahan iklim tidak boleh lagi dipandang sebagai isu jangka panjang semata. Sebaliknya, negara-negara perlu menjadikannya sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan kerja sama internasional.

Hal tersebut disampaikan Dino dalam program Ngobrol Seru IDN Times membahas mengenai Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026.

1. Perubahan iklim disebut ancaman bagi kelangsungan hidup manusia

Ilustrasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Lingkungan. (Pexels.com/Kritsada Seekham)

Dino mengatakan perubahan iklim merupakan tantangan yang belum pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahwa krisis iklim merupakan persoalan yang bersifat eksistensial.

“Perubahan iklim adalah masalah yang begitu serius. Ini adalah masalah eksistensial. Bukan hanya soal kita menjadi tidak nyaman karena cuaca panas atau banjir, tetapi benar-benar bisa memengaruhi kelangsungan hidup umat manusia,” ujarnya, Senin (20/7/2027).

Menurut Dino, seluruh negara kini menghadapi ancaman yang sama tanpa memandang besar kecilnya kekuatan ekonomi maupun politik suatu negara. Karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara kolektif.

“Semua bangsa berada di kapal yang sama. Solusinya harus menjadi solusi global. Percuma jika hanya satu negara yang berhasil menurunkan emisi, sementara negara lain tidak melakukan apa-apa. Secara matematis, pengurangan emisi dunia tidak akan tercapai,” katanya.

Ia menegaskan persoalan perubahan iklim berbeda dengan isu perdagangan, geopolitik, atau persaingan ekonomi yang masih dapat diselesaikan secara bilateral. Menurutnya, krisis iklim hanya dapat diatasi apabila seluruh negara bergerak bersama.

2. Indonesia dinilai mampu menjadi pelopor transisi energi

Dino Patti Djalal dalam Ngobrol Seru IDN Times membahas perubahan iklim. (IDN Times/Fauzan)

Di tengah tantangan tersebut, Dino menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara yang memimpin upaya penanganan perubahan iklim di tingkat global. Ia mengingatkan Indonesia pernah memainkan peran penting dalam diplomasi iklim, salah satunya saat menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP13) di Bali yang menghasilkan Bali Road Map.

“Kita bisa menjadi negara pelopor. Indonesia pernah menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi perubahan iklim dan itu bisa dilakukan lagi,” katanya.

Selain itu, Dino menilai Indonesia memiliki modal lain berupa keberhasilan menekan laju deforestasi dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menyoroti komitmen pemerintah mengembangkan energi baru terbarukan sebagai langkah positif menuju target net zero emission.

“Presiden Prabowo pernah menyampaikan rencana membangun 100 gigawatt energi terbarukan dalam beberapa tahun ke depan. Itu merupakan langkah yang mendapat perhatian positif dari komunitas iklim internasional,” ujarnya.

Menurut Dino, Indonesia tidak harus menjadi negara terbesar untuk memberikan pengaruh besar dalam isu iklim. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan di tingkat global.

3. Penanganan iklim dinilai harus berjalan seiring pertumbuhan ekonomi

ilustrasi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital (pexels.com/Jeffry Surianto)

Dino juga menepis anggapan jika upaya menurunkan emisi akan menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju energi bersih dapat berjalan beriringan.

“Idealnya dua-duanya berjalan bersama. Sudah banyak contoh negara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonominya tetap tinggi tanpa meningkatkan konsumsi energi maupun emisi karbon,” katanya.

Ia mengutip hasil penelitian internasional yang menunjukkan sekitar 92 persen produk domestik bruto (PDB) global saat ini dihasilkan tanpa meningkatkan emisi karbon. Menurutnya, hal tersebut membuktikan pembangunan rendah karbon bukan lagi sekadar konsep, melainkan sudah diterapkan di berbagai negara.

Dino mencontohkan Denmark sebagai salah satu negara yang berhasil menggandakan ukuran ekonominya tanpa meningkatkan konsumsi energi secara signifikan. Menurutnya, model serupa dapat dipelajari Indonesia dalam menyusun strategi pembangunan ke depan.

Meski demikian, ia mengingatkan transisi energi harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan dampak sosial, termasuk hilangnya lapangan pekerjaan. Karena itu, konsep just transition atau transisi yang adil harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah.

“Kita harus memastikan transisi energi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dino.