Jakarta, IDN Times - Kelompok massa yang menamai diri mereka Aliansi Cipayung Merdeka memadati area Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/8/2026). Mereka melakukan aksi menuntut perbaikan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI.
Pantauan IDN Times, massa aksi ini terdiri dari empat organisasi yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jakarta Timur, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Timur, dan Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA Persis) Jakarta Timur.
"Kami dari Aliansi Cipayung Merdeka hadir, dan salah satu judul besar dalam aksi kami kali ini adalah 81 tahun evaluasi total pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Ketua GMNI Jaktim yang jadi salah satu koordinator aksi, Henry Kurniawan, kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Henry mengungkapkan, ada delapan tuntutan yang mereka keluarkan bernama Tuntutan 08. Tuntutan ini muncul berdasarkan kajian yang sudah mereka lakukan terkait masalah yang ada di Indonesia.
"Berdasarkan beberapa kajian yang sebenarnya telah kami lakukan, kami menyampaikan delapan tuntutan yang kami namakan Tuntutan 08," ujar Henry.
Adapun delapan tuntutan dari Aliansi Cipayung Merdeka sebagai berikut:
1. Meminta pihak yang diduga terlibat menerima aliran dana dalam dugaan tindak pidana mega korupsi MBG diproses secara hukum.
2. Meminta militer tidak terlibat dalam mengkapitalisasi program Koperasi Desa Merah Putih dan kembali ke barak.
3. Meminta negara melakukan permohonan maaf kembali atas kematian pejuang demokrasi Affan Kurniawan.
4. Meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mencopot menteri-menteri yang bermasalah dalam Kabinet Merah Putih.
5. Segera kembalikan dana pendidikan yang dipergunakan yang sebelumnya dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) secepatnya.
6. Segera proses hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam melindungi dugaan tindak pidana korupsi Febrie Adriansyah.
7. Segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menekan tingginya angka korupsi di Indonesia.
8. Meminta Ketua Komisi III DPR RI, Habiburakhman, mengundurkan diri dari posisinya karena tidak mampu menjaga polemik dalam tubuh Polri dan Kejaksaan serta menjalankan fungsi pengawasannya.