9 Gebrakan Nanik S Deyang untuk MBG Usai Diangkat Jadi Kepala BGN

BGN akan memperkuat penyaluran MBG untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menyalurkan program kepada kelompok tersebut.

Menurut Nanik, langkah ini dilakukan karena MBG dinilai paling efektif mendukung pertumbuhan anak usia nol bulan hingga 9 tahun.

“Makanya kemarin kita kan sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B, bumil, busui, balita. Kalau gak, kita suspend. Alhamdulilah hasilnya bagus. Dua minggu tuh, kan ini ada 22 juta 3B. Nah, itulah kira-kira ya. Pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus ke sana, tercapai,” ujar Nanik.

BGN akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pendirian dapur MBG baru karena ditemukan penumpukan SPPG di wilayah aglomerasi.

Selain itu, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan dapur ideal di setiap wilayah agar program lebih efisien.

“Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur toh? Nah ini untuk kita rem dulu dan ditata,” kata dia.

Meski demikian, Nanik memastikan moratorium tidak akan mengurangi jumlah penerima MBG yang sudah berjalan saat ini.

BGN juga akan mengevaluasi dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi, mulai dari aspek keamanan pangan, fasilitas, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan sementara.

“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan melakukan suspend,” kata Nanik.

BGN akan mengalihkan fokus penyaluran MBG dari wilayah aglomerasi dan sekolah elite ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Nanik, langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Jujur sekarang yang numpuk di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.

Nanik juga menjelaskan alasan penunjukan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN berkaitan dengan kebutuhan penguatan program di wilayah 3T.

BGN akan menghitung kebutuhan dapur ideal di setiap daerah berdasarkan jumlah siswa, kapasitas layanan, dan kondisi riil wilayah.

Langkah ini dilakukan agar tidak ada fasilitas yang mubazir dan distribusi layanan menjadi lebih tepat sasaran.

BGN mengungkapkan, program MBG tidak lagi bergantung penuh pada uang negara. Dalam hal ini, pihak BGN membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hibah internasional, hingga berbagai pihak lainnya yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan. 

Di wilayah 3T, BGN akan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah dan dapur komunitas.

Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan program CSR.

BGN akan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mendukung pemetaan wilayah, kebutuhan layanan, hingga pengawasan program MBG.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar distribusi layanan lebih efektif dan tepat sasaran.

Nanik mengungkapkan, pihaknya telah meminta restu Presiden Prabowo untuk tidak fokus pada mengejar target 82 juta penerima MBG tahun ini.

Menurut dia, pihak BGN akan fokus memperbaiki kualitas untuk memastikan penerima mendapatkan makanan yang bergizi. 

“Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya,” kata Nanik.