Jakarta, IDN Times - Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan untuk mengawal 31 unjuk rasa di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Salah satunya, demo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, ribuan personel keamanan juga dikerahkan untuk mengamankan 16 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun ribuan personel gabungan itu terdiri dari 5.670 personel dari Polda Metro Jaya, sebanyak 222 personel Polres jajaran, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel.
"Hari ini ada 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin. Polda Metro Jaya setiap hari melakukan pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum berkisar antara 30 sampai dengan 80 kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan masyarakat lainnya," ujar Budi di Polda Metro Jaya.
“Yang sudah dipersiapkan 9.242 personel untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya,” sambung dia.
Namun, saat ditegaskan puluhan titik demo tersebut, Budi enggan menyebutkan.
Ribuan personel pengamanan aksi dan kegiatan masyarakat itu pun telah digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Selasa pagi ini. Apel tersebut dipimpin langsung Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Laode Aries El Fathar.
Dalam arahannya, Laode mengimbau personel keamanan agar pengamanan unjuk rasa berjalan aman, tertib, dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum.
“Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium,” ujarnya.
Ia juga meminta personel intelijen agar mempelajari secara detail titik kumpul massa, fasilitas umum yang dipakai, dan kendaraan yang digunakan, serta dokumentasikan semua narasi yang ada di jalan, baik teriakan maupun tulisan, dan segera laporkan ke pimpinan pada kesempatan pertama.
“Untuk personil Reskrim sebagai Satgas Gakkum, bila menemukan peserta yang membawa alat berbahaya agar segera diamankan dari awal dan dokumentasikan serta jangan bergerak sendiri-sendiri, tetapi harus berkelompok buddy system, jangan sampai terlepas dari ikatan tim,” ujar di.
Untuk pasukan Samapta, juga diminta untuk mengikuti setiap instruksi pimpinan serta memastikan tindakan tetap terukur.
“Pemeriksaan kelengkapan alut dan alsus anggota pada pelaksanaan apel pasukan agar dilakukan dengan ketat, didokumentasikan baik video maupun foto. Tetapi saran saya diperbanyak video. Silakan rekan-rekan Provos cek anggota, tidak ada yang membawa senjata api. Tetap SOP dalam menghadapi aksi unjuk rasa adalah sifatnya pelayanan, bukan menghadapi,” ujarnya.
Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan bakal menggelar demo dengan tema #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).
Rencana aksi ini dibenarkan Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan.
“Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Senin, 17 Agustus 2026.
Athof menilai, kedaulatan Indonesia saat ini digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing. Sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang.
BEM UI juga menyoroti hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selain itu, kemakmuran jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya,” ujarnya.
Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini dinilai justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat juga sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar.
“Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan besok. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” ujar dia.
Atas nama rakyat yang belum merdeka sepenuhnya, berikut delapan poin tuntutan BEM UI yang bakal disuarakan:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
3. Wujudkan reforma agraria sejati
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP
“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujar dia.
Kemerdekaan, kata Athof, tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Ia harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu.
“Pupus harapan bahwa kekuasaan akan berubah dengan sendirinya. Selama republik dibiarkan menjadi milik segelintir orang, kemerdekaan hanya akan menjadi kata dalam pidato. Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan yang terus melawan! Merdeka!,” ujarnya.