Ada Demo Ojol, Transjakarta Alihkan Rute Sesuai Kondisi Lapangan

20 Mei 2025, 06:20 WIB

Santi Dewi

Halte TransJakarta Semanggi. (IDN Times/Herka Yanis)

Intinya sih...

PT Transjakarta akan alihkan rute bus saat demo besar-besaran Asosiasi Ojek Online (Ojol) di tiga titik di Jakarta.
Polda Metro Jaya siapkan rekayasa lalu lintas dan imbau masyarakat hindari area terdampak.
Garda Indonesia adakan demo atas pelanggaran regulasi potongan biaya aplikasi, dengan estimasi peserta aksi mencapai 500 ribu orang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bakal melakukan pengalihan rute armada bus sesuai dengan kondisi lapangan, ketika unjuk rasa besar-besaran digelar oleh Asosiasi Ojek Online (Ojol) pada Selasa (20/5/2025). Rencananya demo akbar yang dinamakan Aksi 2025 ini bakal digelar di tiga titik yakni Istana Negara, Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR/MPR.

"Penyesuaian rute (bersifat) situasional, sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, di dalam keterangan tertulis Senin (19/5/2025).

Ia menyarankan para pelanggan Transjakarta melihat informasi terbaru melalui aplikasi TJ dan media sosial resmi Transjakarta. Sementara, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di area Jakarta selama demo ojol berlangsung. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol) Komaruddin mengatakan, rekayasa lalu lintas juga bersifat situasionl.

"Jadi, kita lihat saja seperti apa besok. Itu adalah pilihan terakhir, namun kami tetap upayakan masyarakat tetap bisa melintas," ujar Komaruddin.

1. Masyarakat diimbau menghindari tiga titik di Jakarta

Komunitas ojek online (ojol) merespons isu akuisisi Grab atas GoTo dengan penolakan. (dok. POROS)

Meski begitu, Komaruddin mengimbau agar masyarakat tetap menghindari sekitar Jalan Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, dan DPR. Ditlantas Polda Metro, kata dia, bakal mengusahakan tak ada pengalihan lalu lintas.

"Kami imbau supaya masyarakat menghindari area tersebut, supaya tidak terjebak (kemacetan)," ujar Komaruddin.

2. Polda Metro Jaya masih merumuskan pengalihan arus bila dibutuhkan

Ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai komunitas yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) melakukan aksi mendesak pemerintah agar tidak mempolitisasi keberadaan mitra pengemudi. (dok. KON)

Lebih lanjut, Komaruddin mengatakan bila rekayasa lalu lintas diberlakukan, maka Ditlantas Polda Metro Jaya bakal menerapkan pengalihan arus. Saat ini, Ditlantas masih merumuskan pengalihan arus tersebut.

"Ini sedang kami buat (rekayasa lalu lintas). Seperti biasanya kalau seputaran di Patung Kuda nanti pengalihannya kami belokkan ke Budi Kemuliaan. Kemudian di seputaran Tugu Tani ke Harmoni Tomang," ujar Komaruddin.

3. Isi tuntutan Aksi Ojol 2025

Driver online dan ojol demo di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/4/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, unjuk rasa ini diadakan atas terjadinya pelanggaran peraturan regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 mengenai potongan biaya aplikasi 20 persen. Perusahaan-perusahaan aplikator melanggarnya dan bahkan menerapkan potongan biaya aplikasi hingga 50 persen.

"Tritura Garda Aksi 20 Mei 2025 di antaranya payung hukum ojol, potongan biaya aplikasi 10 persen, dan revisi tarif," ujar Igun di dalam keterangan tertulis pada 16 Mei 2025 lalu.

Saat kegiatan demo berlangsung, Igun menambahkan Garda akan melakukan aksi offbid atau mematikan aplikasi.

"Offbid atau mematikan aplikasi massal total seluruh Jabodetabek, selama 1 hari, Selasa 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan 23.59 WIB," katanya.

Garda menambahkan, unjuk rasa nanti diperkirakan juga diadakan serentak di seluruh kota di Indonesia, dengan estimasi peserta aksi mencapai 500 ribu orang. Sementara untuk ojol yang tidak ikut unjuk rasa, Igun mengatakan akan diberikan arahan persuasif.

"Mungkin akan diberikan arahan persuasif untuk tidak aktifkan aplikasinya. Namun apabila arahan imbauan persuasif masih juga tidak mau diikuti, maka kami serahkan kepada tim lapangan untuk membuat keputusan langsung di lapangan," tutur dia.