Ada Transfer Data di Kesepakatan Dagang RI-AS, Ini Kata Menkomdigi

Sementara, dalam pandangan Direktur Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha, klausul di dalam perjanjian tarif resiprokal tidak dapat dipandang sebagai ketentuan teknis perdagangan semata. Kesepakatan transfer data itu merupakan kebijakan strategis yang menyentuh aspek kedaulatan data, perlindungan privasi dan relasi kekuasaan digital antarnegara.

Pratama mengatakan jenis data yang akan disimpan di Negeri Paman Sam berdasarkan klausul perjanjian itu adalah data yang dibutuhkan untuk kepentingan bisnis dan sistem aplikasi. "Dalam praktik ekonomi digital, kategori ini lazim mencakup data identitas dasar pengguna seperti nama, alamat, e-mail, nomor telepon, alamat domisili serta data transaksi dan metadata aktivitas pada platform digital," ujar Pratama ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan data yang ditransfer bisa meluas hingga ke layanan keuangan dan e-commerce, histori pembelian, preferensi konsumsi, pola pembayaran hingga data lokasi. Sebab, data-data itu, kata Pratama, sering diproses sebagai bagian dari optimalisasi layanan. Ia pun mendorong pemerintahan Prabowo untuk membatasi secara eksplisit kategori data bisnis yang dapat disimpan di Negeri Paman Sam.

"Apabila tidak dibatasi maka kategori data bisnis dapat beririsan dengan data pribadi yang sensitif, termasuk data keuangan dan kemungkinan data biometrik apabila digunakan dalam proses autentikasi," katanya.

Lebih lanjut Pratama mengakui data-data pribadi warga Indonesia sudah tersimpan di Negeri Paman Sam karena banyak menggunakan platform buatan AS. Sejumlah platform digital yang banyak digunakan di antaranya buatan Google, Meta, Microsoft Corporation dan Amazon Web Services. Bahkan, ketika data milik imigrasi raib karena disimpan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mereka kemudian membuat data cadangan menggunakan layanan Amazon.

Kini yang jadi pertanyaan, apakah ada jaminan keamanan yang diberikan oleh otoritas AS supaya data-data itu tak disalahgunakan. Pratama menilai secara normatif, jaminan biasanya diberikan melalui klausul perlindungan data dalam perjanjian dagang.

"Selain itu, AS wajib patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan komitmen penerapan standar keamanan teknis seperti enkripsi atau audit secara berkala," katanya.

Namun secara hukum internasional, data yang berada di dalam penguasaan perusahaan yang berbasis di AS dapat tunduk pada regulasi domestik AS seperti CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) Act. Aturan yang disahkan oleh kongres AS pada 2018 lalu itu dapat memaksa perusahaan layanan elektronik untuk menyerahkan data yang berada di bawah kendali mereka kepada aparat AS.

"Dengan begitu, artinya potensi akses (data milik WNI) oleh otoritas asing tidak sepenuhnya dapat dihilangkan, kecuali bila diatur secara tegas melalui perjanjian bilateral yang membatasi akses sepihak dan mewajibkan notifikasi kepada Pemerintah Indonesia," tutur dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah agar segera membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Pembentukan lembaga yang independen itu memiliki kapasitas investigatif, teknis, serta kewenangan sanksi yang memadai. Menurutnya ini harus dijadikan prioritas.

"Tanpa pengawasan efektif, perlindungan data hanya bersifat normatif," ujar Sukamta kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Senin (23/2/2026).

Terkait ini, pemerintah sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 58.

"Saya mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan pembahasan rancangan Perpres ini," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu.