Bahkan, Uni Eropa pun Berkomentar Atas Vonis Ahok

Uni Eropa mencatat keputusan dari Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok, pada tanggal 9 Mei 2017.

Uni Eropa senantiasa memuji kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sebagai bentuk demokrasi yang kuat. "Indonesia merupakan negara yang bangga atas tradisi toleransi dan pluralisme yang dimilikinya," tulis Uni Eropa dalam situs resminya. Uni Eropa mengimbau Indonesia terus mempertahankan tradisi toleransi dan pluralisme yang ada selama ini.

Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Di antaranya seperti kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, serta kebebasan berekspresi.

Untuk mengingatkan Indonesia, Uni Eropa menekankan kembali bahwa kebebasan tersebut adalah hak-hak yang saling berketergantungan, saling terkait, dan saling melengkapi. Indonesia diharapkan dapat melindungi setiap orang beserta haknya untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu agama, kepercayaan, atau apapun yang sesuai dengan hukum HAM internasional.

Uni Eropa secara konsisten telah menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama secara diskriminatif dapat menimbulkan terhalangnya kebebasan berekspresi dan atau kebebasan beragama dan kepercayaan.

Pada Rabu dinihari sekitar pukul 01.00, Ahok dipindah ke rumah tahanan Markas Komando Brigadir Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, karena alasan kenyamanan penghuni rutan. Musababnya, pendukung Ahok terus berdatangan ke LP Cipinang. Dilansir dari Sindonews, mereka berteriak-berteriak meminta Ahok dibebaskan. Ada pula yang mendorong-dorong pagar lapas. Membludaknya pendukung Ahok mengganggu keluarga tahanan lain yang ingin datang menjenguk. Para tahanan dan petugas pun turut terganggu.