Ahok: Sistem e-Budgeting akan Baik Jika yang Kelola Bukan Maling!

01 Nov 2019, 14:30 WIB

Facebook.com/jakartamajubersama

Jakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, mengatakan bahwa inti dari adanya sistem e-budgeting adalah untuk membuat publik tahu pengeluaran APBD DKI Jakarta.

Ahok, sapaan akrab Basuki, mengungkapkan hal itu sebagai respons untuk pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang cenderung menyalahkan sistem e-budgeting. Anies merasa, sistem e-budgeting masih belum terlalu pintar untuk diaplikasikan.

"Aku tidak mau berkomentar, sudah lupa, yang pasti karena e-budgeting semua orang tahu pengeluaran APBD DKI," kata Ahok kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/10).

1. Anies anggap sistem e-budgeting DKI masih belum cukup pintar

(Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota) IDN Times/Gregorius Aryodamar

Anies mengatakan, sistem e-budgeting yang diterapkan oleh pemerintah DKI tidak memiliki kepintaran cukup untuk memetakan anggaran. Sehingga, menimbulkan rincian anggaran yang janggal.

Menurut Anies, jika pengecekan masih gunakan sistem manual, maka akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa

"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies seperti dikutip dari Antara, di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

2. Ahok tegaskan sistem e-budgeting akan baik jika yang mengelola bukan maling

(Ahok pada saat pelantikan Presiden Jokowi, 2019) IDN Times / Irfan Fathurohman

Ahok menegaskan, pengelolaan dari sistem e-budgeting akan baik apabila yang mengerjakan juga orang baik. Selain itu, Ahok mengatakan sistem tersebut diciptakan untuk satu tujuan yaitu transparansi dan pencegahan korupsi.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling," ujar Ahok.

Ahok juga mengatakan setiap anggaran apabila diunggah akan dapat dilihat oleh publik secara transparan, termasuk anggaran lem aibon.

"Yang pasti karena e-budgeting itu, semua orang yang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, hingga UPS (uninterruptible power supply)," ucapnya.

3. Ramai soal anggaran lem aibon Rp82 miliar

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Perbincangan tentang transparansi APBD DKI Jakarta tengah ramai dengan mencuatnya informasi anggaran Rp82 miliar untuk pembelian lem aibon.

Informasi tersebut pertama kali diunggah oleh anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, William Aditya Sarana, yang mengaku menemukan kejanggalan ketika membedah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang tercantum dalam situs apbd.jakarta.go.id. Anggaran yang dimaksud adalah dana Rp82 miliar untuk membeli lem aibon bagi sekolah di Jakarta.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon Rp82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan beri suplai 2 kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" ujar William di akun media sosialnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, saat dikonfirmasi, menduga anggaran tersebut muncul karena pihaknya melakukan salah ketik. Saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti temuan itu.

"Kami sedang cek kembali. Apakah ini salah ketik atau bagaimana," ujar Susi saat dihubungi, Rabu (30/10).