Aliansi Anak Kampung Surati Polri, Minta Kejelasan SP3 Kasus Denny Indrayana

Ketua Tim Hukum Aliansi Anak Kampung, Ranto Sibarani, menjelaskan surat permohonan informasi itu ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri. Mereka meminta salinan surat perintah penghentian penyidikan atas perkara dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp32 miliar berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Ranto, permohonan tersebut diajukan untuk memperoleh kejelasan sekaligus kepastian hukum mengenai penerbitan SP3 kasus Denny.

“Hari ini kami mendampingi beliau untuk meminta, menyurati PPID dalam hal ini Kadivhumas Polri untuk memberikan surat perintah penghentian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Denny Indrayana,” ujar Ranto.

Ranto mengatakan, setelah memperoleh dokumen SP3, pihaknya akan menguji mekanisme dan proses penerbitannya. Mereka juga ingin memastikan kebenaran pernyataan mengenai dugaan adanya kesepakatan tertentu yang menjadi dasar penghentian penyidikan.

Menurutnya, informasi tersebut perlu diperjelas agar masyarakat mengetahui apakah penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi memang dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Nantinya, apa yang akan kami lakukan setelah mendapatkan SP3 ini, tentu terkait dengan hukum. Kami akan menguji apakah benar proses terbitnya SP3 tersebut, kami juga akan menguji apakah tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang bisa di-SP3-kan dengan satu komitmen atau satu agreement (kesepakatan) sebagaimana yang diungkapkannya,” paparnya.

Sementara itu, Acep berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersedia membuka fakta hukum terkait penerbitan SP3 tersebut secara transparan kepada masyarakat.

Ia juga meminta Polri menjelaskan apakah perkara dugaan korupsi seperti yang menyeret Denny dapat dihentikan melalui penerbitan SP3 dengan alasan kesepakatan tertentu.

Acep turut menyinggung Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, khususnya Pasal 9. Ia menilai gelar perkara perlu dilakukan dalam proses penanganan perkara.

“Kami berharap Bapak bersama masyarakat untuk membuka secara terang benderang tentang bagaimana aspek gelar perkara ini bisa di-SP3, karena setahu saya, saya pernah menjadi penyidik, terkait Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 di Pasal 9, jelas apa pun yang berhubungan tentang perkara, wajib dilakukan gelar perkara. Mudah-mudahan ada dokumen yang bisa dibuka di publik supaya kita tahu bagaimana fakta hukum perkara korupsi apakah bisa di-SP3 atau tidak,” pungkasnya.