Alissa Wahid Dorong Penguatan Pesantren Ramah Anak

Menurut Alisa, momentum Hari Santri Nasional dan pembentukan Ditjen Pesantren perlu dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola lembaga pendidikan Islam, terutama dalam membangun sistem perlindungan santri. Pesantren tetap dapat mempertahankan tradisi serta nilai keagamaan yang selama ini menjadi fondasinya, sembari mengevaluasi praktik pengasuhan yang berisiko mengancam keselamatan anak.

Perubahan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi digital turut memengaruhi kebutuhan santri dalam menjalani pendidikan. Anak-anak kini dapat mengakses informasi dari berbagai sumber sehingga pesantren perlu menyesuaikan metode pembelajaran, pola komunikasi, dan fasilitas pendukung agar relevan dengan perkembangan mereka.

Alisa mengakui, perhatian masyarakat terhadap kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi alasan penting untuk memperkuat sistem perlindungan santri. Meski demikian, pembenahan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah kasus terjadi. Pencegahan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengawasan, serta pola pengasuhan.

Indonesia memiliki sekitar 42 ribu pesantren dengan jutaan santri. Besarnya jumlah lembaga pendidikan tersebut membuat pengelola perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai risiko kekerasan, mulai dari perundungan, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual.

“Kalau di pesantren ada persoalan, ya, kita harus menyelesaikan itu,” kata dia.

Alisa menjelaskan, pesantren memiliki posisi strategis dalam mencegah kekerasan karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai lembaga pendidikan dan tempat pengasuhan. Aktivitas santri yang berlangsung dalam satu lingkungan memungkinkan pengasuh membangun sistem pengawasan sekaligus melakukan upaya pencegahan secara lebih terstruktur.

Namun, peran tersebut perlu didukung pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan dan cara menanganinya. Pengasuh maupun pendidik juga harus terbuka terhadap laporan atau temuan pelanggaran, alih-alih mengabaikan persoalan demi menjaga nama baik lembaga.

Dalam hal ini, kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap tata kelola dan perlindungan santri. Pelaksanaannya tetap membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pesantren, mulai dari pengasuh, guru, tenaga pendidik, hingga pihak lain yang berperan dalam kehidupan santri sehari-hari.

Selain membangun sistem perlindungan, Alisa menyoroti perlunya perubahan cara pandang mengenai pendisiplinan santri. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah anggapan sebagian pendidik mengenai hukuman fisik sebagai cara untuk membentuk kepatuhan dan menjaga kedisiplinan.

Pandangan tersebut membuat sebagian guru khawatir santri akan kehilangan rasa hormat atau menjadi sulit diatur jika hukuman fisik dihapuskan. Padahal, kedisiplinan dapat dibangun melalui pendekatan yang tegas dan konsisten tanpa menggunakan kekerasan.

Untuk mendorong perubahan tersebut, Alisa mengatakan, pihaknya selama setahun terakhir telah memberikan pelatihan kepada guru, ustaz, serta musyrif dan musyrifah mengenai pola pengasuhan dan penerapan disiplin positif.

“Orang banyak salah mengira disiplin positif itu artinya permisif. Hukuman itu penting. Hukuman tetap penting,” kata Alisa.

Dia mengatakan, penerapan disiplin positif bukan berarti membiarkan pelanggaran tanpa konsekuensi. Santri tetap perlu memahami aturan dan bertanggung jawab atas perilakunya. Namun, konsekuensi yang diberikan tidak boleh merendahkan harga diri maupun martabat anak.

Pendekatan tersebut bertujuan membantu santri memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya, bukan sekadar membuat mereka takut terhadap hukuman. Dengan begitu, proses pembentukan karakter dapat berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan dan hak-hak anak.

Pendidik juga perlu menerapkan aturan secara konsisten agar santri memahami batasan perilaku yang berlaku. Ketegasan yang disertai komunikasi dan pengasuhan yang tepat diharapkan dapat membangun kedisiplinan sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Alisa menekankan pentingnya membangun hubungan antara guru dan santri berdasarkan rasa hormat. Seorang pendidik semestinya mendapatkan penghargaan dari santri karena ketegasan, keteladanan, dan konsistensinya dalam mendidik, bukan karena ancaman atau hukuman fisik.

“Menjadi guru yang tegas, yang disegani itu tidak berarti kemudian harus memukul,” ucap dia.

Menurut Alisa, pesantren juga perlu memastikan praktik pendidikan dan pengasuhan sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam, termasuk penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan hak setiap individu. Prinsip tersebut perlu diterapkan dalam keseharian pesantren, bukan hanya menjadi bagian dari materi pembelajaran.

Pendidikan agama, pembentukan akhlak, dan perlindungan santri harus berjalan beriringan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan materi keagamaan, tetapi juga dari kemampuan pesantren menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan karakter anak.