Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, menanggapi pernyataan Dewan Penasehat Persaudaraan Alumni 212, Amien Rais, yang meminta KPU untuk melakukan audit forensik teknologi informasi (information technology/IT) jelang Pemilu. Wahyu mengatakan hasil akhir pemilu tidak menggunakan sistem IT.
"Jadi hasil akhir pemilu itu berdasarkan kertas. Kertas yang secara berjenjang," jelas Wahyu di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Proses yang berjenjang tersebut, kata Wahyu mulai dari penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga rekapitulasi di KPU. Semua itu, menurutnya, tidak menggunakan sistem IT, melainkan proses fisik kertas suara.
"Di KPU tingkat kabupaten, lalu naik lagi rekapitulasi di tingkat provinsi, dan terakhir rekapitulasi nasional di tingkat KPU," ujarnya.
Wahyu juga menjelaskan, penghitungan suara juga disahkan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri saksi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga pemantau.
Meski proses rekapitulasi suara hingga mendapatkan hasil akhir itu tidak menggunakan sistem IT, Wahyu mengaku, pihaknya siap melakukan audit forensik sesuai permintaan.
"Kami tetap akan merespons permintaan, audit forensik IT akan kita lakukan. Tetapi saya memberikan informasi bahwa hasil pemilu itu tidak ditentukan oleh tabulasi IT, tetapi oleh tumpukan kertas manual," kata dia.
Sebelumnya, Amien Rais, menghadiri aksi yang digelar oleh Forum Umat Islam (FUI) untuk menuntut pemilu yang adil, bersih, dan tanpa kecurangan. Aksi tersebut digelar di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU), usai salat Jumat (1/3).
Selain menyampaikan orasi, Amien Rais juga berujar bahwa kubu capres-cawapres nomor urut 02 telah mempersiapkan pasukan IT untuk ke KPU. Hal ini menurutnya, perlu dilakukan untuk proses audit KPU jelang pemilu.
"Saya peringatkan, bahwa pada awal April nanti, tim Adil Makmur akan datang dengan full force IT-nya. Kita akan meminta audit forensik terakhir. Kalau gak mau, berarti memang ada niat curang ya," ujar Amien di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Meski begitu, ia mengaku tak ingin berspekulasi lebih jauh tentang kecurangan yang dilakukan oleh KPU.
"Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak, sekali pun gejala-gejala itu sudah kelewatan dan terlihat secara terang benderang. Tapi kita masih khusnudzon, kita masih ada agak baik sangka," jelas Amien.
Amien mengatakan ada beberapa faktor yang membuat adanya potensi kecurangan di Pemilu 2019, salah satunya tentang adanya pemilih bodong di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Sudah ada 31 juta (DPT ganda), disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah, ke sungai, ke tong sampah, dan berceceran di jalan. Ini apa-apaan," tegas Amien.
Lebih lanjut, ia mengimbau agar pilpres dan pileg bisa berjalan dengan terbuka. Menurutnya, apabila terbukti ada kecurangan, kubunya akan membuat perhitungan kepada KPU.
"Jangan sampai KPU dan Bawaslu main sendiri disamping sebagai pelaksana, mereka kan dibayar untuk jujur. Karena itu, kalau sampai terjadi kecurangan masif dan sistematis, kita akan buat perhitungan," ujar Amien.