Wakil Ketua KPK: Penetapan Tersangka Anggota TNI Bukan Salah Penyidik
Tak ada penolakan dalam gelar bersama KPK dan Puspom TNI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi yang merupakan anggota TNI aktif bukan salah dari penyelidik, penyidik hingga jaksa KPK. Menurutnya, apabila ada kesalahan, itu merupakan kekhilafan dari pimpinan KPK.
"Saya tidak menyalahkan penyelidik/penyidik maupun jaksa KPK. Mereka sudah bekerja sesuai dengan kapasitas dan tugasnya. Jika dianggap sebagai kekhilafan, itu kekhilafan pimpinan," ujar Alex dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (29/7/2023).
Baca Juga: Mabes: KPK Tak Punya Kuasa Tetapkan Personel TNI Jadi Tersangka
Baca Juga: Direktur Penyidikan KPK Dikabarkan Mundur, Buntut Polemik OTT Basarnas
1. Beberkan dasar penetapan tersangka
Alex menjelaskan, dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
"Dalam kegiatan tangkap tangan, KPK sudah mendapatkan setidaknya 2 alat bukti, yaitu keterangan para pihak yang tertangkap dan barang bukti berupa uang, serta bukti elektronik berupa rekaman penyadapan/percakapan. Artinya, dari sisi kecukupan alat bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," kata dia.
Alex mengatakan, KPK bersama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melakukan gelar perkara bersama. Dalam gelar perkara itu, tidak ada dari pihak TNI yang menolak atau keberatan.
"Dalam gelar perkara yang dihadiri lengkap oleh penyelidik, penyidik penuntut umum, pimpinan dan juga diikuti oleh penyidik dari Puspom TNI, tidak ada yang menolak atau keberatan untuk menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Semua diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam ekspose juga disimpulkan untuk oknum TNI penanganannya akan diserahkan ke Puspom TNI," ucap dia.
Baca Juga: 5 Pimpinan KPK Bakal Temui Panglima TNI Bahas Kasus Kabasarnas
Baca Juga: Novel Kritik Pimpinan KPK Minta Maaf Jadikan Kabasarnas Tersangka