Investigasi Ulang Pemerkosaan di Kemenkop, Teten: Harus Beres Sebulan
Dua pelaku pemerkosaan masih bekerja di Kemenkop UMKM
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Aktivis Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS), Kustiah Tanjung, mengaku ikut dalam pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki pada Selasa (25/10/2022) lalu di kantornya. Pertemuan itu untuk menindaklanjuti kasus pemerkosaan yang menimpa mantan tenaga honorer perempuan di Kemenkop UMKM pada 2019 lalu.
Korban berinisial ND diperkosa ramai-ramai oleh empat pegawai di Kemenkop UMKM. Dua orang sudah dipecat, tetapi dua pelaku lainnya masih bekerja dengan status PNS di kementerian tersebut.
Meski sudah sempat berakhir dengan perjanjian damai, namun kenyataannya ND tidak mendapatkan penyelesaian yang memihak kepada dirinya sebagai korban perkosaan.
"Dalam pertemuan itu, kami memberikan rekomendasi agar dibentuk tim independen. Tujuannya, agar ada pengungkapan kebenaran dan pemulihan serta keadilan bagi korban," ungkap Kustiah ketika dihubungi oleh IDN Times, Selasa malam.
Menurut JPHPKKS, pemberian sanksi bagi para pelaku pemerkosaan tergolong lemah. Malah, salah satu pelaku yang telah menikahi korban direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa pascasarjana di universitas negeri yang ada di Pulau Jawa.
Kustiah menyebut, penggalian fakta itu diminta Teten harus rampung dalam waktu satu bulan.
"Kemenkop UMKM juga berjanji bakal merumuskan SOP pencegahan kekerasan seksual sesuai UU TPKS. Mereka juga akan melaporkan langkah-langkah perkembangan penanganan kasus ke publik. Lalu, merumuskan sanksi bagi pelaku," tutur dia.
Dalam pertemuan tersebut, kata Kustiah, Teten mengakui kementeriannya lalai dan menyebabkan masalah pemerkosaan ini berlarut-larut. Ia pun baru menyadari cara penyelesaian kasus perkosaan tak sesuai perspektif korban saat menjadi viral di ruang publik.
"Dia baru tahu pas ramai-ramai di media ini. Pak Teten mendapatkan laporan dari para pejabat kementerian yang diduga kuat melindungi pelaku (pemerkosaan)," katanya.
Apa yang diinginkan oleh korban dengan kembali membuka kasusnya ke ruang publik?
Baca Juga: Heboh Pelecehan Libatkan 4 Pegawai, Kemenkop UKM Bentuk Tim Independen
Baca Juga: Kemenkop UMKM Didesak Kawal Tuntas Proses Hukum Kasus Pemerkosaan ND
1. Dua pelaku pemerkosaan yang masih berstatus PNS diminta untuk dipecat
Kustiah mengatakan, korban ND menginginkan agar dua pelaku yang bekerja di Kemenkop UMKM sebagai PNS dipecat. Selain itu, Kemenkop UMKM turut mengawal kasus hukumnya. Artinya, korban ingin pelaku tetap diproses secara hukum.
Sebelumnya, pada Maret 2020 lalu, Polres Bogor tiba-tiba mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dengan alasan sudah diberlakukan keadilan restoratif (RJ). RJ itu dicapai salah satunya lantaran pelaku pemerkosa, (ZPA) akhirnya menikahi korban (ND). Padahal, korban mengaku tak pernah mencabut laporan mereka dari Polres Bogor.
"Jadi, Kemenkop UMKM jangan sekedar memproses dari segi etiknya dan mengawal proses hukum pidana. Tidak hanya menurunkan pangkat (pelaku) dan harus memenuhi hak-hak korban. Hak-hak korban sebagai tenaga honorer kan ada yang belum diberikan oleh pihak Kemenkop UMKM," tutur dia.
Selain itu, kata Kustiah, ND berhak mendapat perlindungan agar tidak diintimidasi. Sebab, intimidasi menjadi tindakan yang paling nyata sejak kasusnya ini menyeruak.
"Jadi, nanti diharapkan Kemenkop UMKM bisa berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan kepolisian," katanya lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM Kategori Gang Rape
Baca Juga: Kronologi Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM, Korban-Pelaku Dinikahkan