PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pungut Pajak dari Sembako
Jumlah keluarga miskin diperkirakan bertambah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah segera membatalkan rencana memungut pajak 12 persen dari produk sembilan bahan pokok atau sembako.
Menurut anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher, pemerintah seharusnya lebih peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebab, malah akan membebani masyarakat yang sedang sulit di tengah pandemik.
"Berhentilah menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal," ungkap Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).
Netty mengatakan pada saat pandemik COVID-19, banyak warga yang justru sedang mengalami kehidupan yang susah, karena penghasilan mereka menurun atau kehilangan pekerjaan.
"Daya beli masyarakat juga merosot. Ini jelas-jelas kebijakan yang tidak pro rakyat," kata dia.
Lalu, apa alasan pemerintah ingin mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai 12 persen kepada produk sembako?
Baca Juga: Ini 5 Dampak Sembako Kena PPN, Ngeri!
1. Dari pada mengenakan pajak ke sembako, pemerintah agar efisiensi kelola anggaran
Netty menyayangkan, pemerintah tidak semestinya cari jalan mudah dengan mengenakan PPN 12 persen pada produk sembako. Seharusnya, pemerintah berpikir keras mencari alternatif pendapatan negara.
"Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara, kecuali dengan menarik pajak dari rakyat? Sembako pun harus dikenakan pajak dan dinaikan nominalnya. Dengan jumlah penduduk yang besar, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara mudah untuk mengumpulkan uang," kata dia.
Karena itu, Netty mengusulkan, pemerintah mencari alternatif penambahan pendapatan lain. Cara lain yang dinilai cukup efektif yaitu dengan melakukan efisiensi mengelola anggaran, dan memastikan agar tidak terjadi korupsi serta kebocoran anggaran.
"Jangan malah cari cara gampang dengan menarik pajak dari rakyat," tutur dia.
Netty juga mengaku khawatir bila rencana pemungutan pajak sembako terealisasi, rakyat akan semakin tercekik. Jumlah keluarga miskin diprediksi akan bertambah dan berpengaruh pada standar kesehatan.
"Kami khawatir banyak keluarga akan kesulitan memenuhi standar gizi untuk anak-anak, bahkan dapat mengancam naiknya stunting dan gizi buruk," ujarnya.
Tanpa ada pandemik COVID-19 saja, kata Netty, angka stunting dan gizi buruk di Indonesia tergolong tinggi. Angka stunting di Tanah Air adalah yang keempat tertinggi di dunia.